11.01.2013 Views

Menjadi Environmentalis Itu Gampang - Evolusi Alam

Menjadi Environmentalis Itu Gampang - Evolusi Alam

Menjadi Environmentalis Itu Gampang - Evolusi Alam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

urutan ke-4 dari segi jumlah populasi dunia.<br />

Dari 100 kekuatan ekonomi terbesar di<br />

dunia, 51 di antaranya korporasi dan sisanya<br />

adalah negara. Dengan kekuatan ekonomi<br />

semacam ini korporasi memiliki kekuasaan<br />

untuk mengontrol berbagai kebijakan di berbagai<br />

negara demi maksimalisasi keuntungan<br />

(profit) yang merupakan tujuan utama<br />

mereka.<br />

Korporasi multinasional (Multinational<br />

Corporation, MNC) 2 merupakan korporasi<br />

yang memiliki operasi di dua negara atau<br />

lebih. MNC memainkan peran yang sangat<br />

besar dalam globalisasi yang mengusung<br />

ideologi neoliberalisme 3 . Dengan jangkauan<br />

pengaruh dan kapital yang sangat besar,<br />

MNC memiliki keunggulan untuk berinvestasi<br />

di manapun di belahan bumi. Hal ini mengakibatkan<br />

persaingan di antara negaranegara<br />

untuk dapat mengundang MNC berinvestasi<br />

di negara-negara tersebut. Negaranegara<br />

menawarkan berbagai keunggulan<br />

kompetitif (competitive advantages) seperti<br />

pengurangan pajak, asistensi teknis, penyiapan<br />

infrastruktur, serta standar lingkungan dan<br />

buruh yang rendah.<br />

Ideologi neoliberalisme secara sistematis<br />

diejawantahkan oleh tiga anak kandungnya,<br />

yaitu WTO (World Trade Organization),<br />

Bank Dunia (World Bank dan bank-bank<br />

pembangunan multilateral lainnya, seperti<br />

ADB/Asian Development Bank, dll), serta IMF<br />

(International Monetary Fund). Ketiga anak<br />

kandung neo-liberalisme menjadi agen-agen<br />

yang memuluskan agenda korporasi melalui<br />

pemaksaan berbagai kebijakan dengan imbalan<br />

diberikannya “akses pasar” serta “bantuan<br />

teknis dan finansial” (seringkali dalam<br />

bentuk utang) kepada negara-negara penerima<br />

“bantuan”. Alih-alih menjadi sejahtera,<br />

rakyat di negara penerima “bantuan” harus<br />

terjebak dalam jeratan utang dan mengalami<br />

bentuk baru dari kolonialisme korporasi .4<br />

Lihatlah apa yang terjadi di Indonesia?<br />

Pada 1999 pemerintah Indonesia menandatangani<br />

paket utang dari Bank Dunia yang<br />

disebut WATSAL (Water Sector Structural<br />

Adjustment Loan) senilai US$ 300 juta.<br />

WATSAL salah satu dari empat paket program<br />

penyesuaian struktural (PRSAL II, SSNAL,<br />

dan Governace Reform Loan) sebagai imbalan<br />

dari pinjaman (utang) yang diberikan<br />

Bank Dunia dalam upaya menanggulangi<br />

krisis ekonomi dan moneter yang melanda<br />

Indonesia sejak 1997.<br />

Menurut Bank Dunia, restrukturisasi sektor<br />

air ini akan menghemat belanja negara<br />

dan mempercepat pemulihan makroekonomi<br />

Indonesia selepas krisis. Inefisiensi yang melekat<br />

pada pengelolaan sektor air diharapkan<br />

juga akan hilang. Selain itu Bank Dunia<br />

akan memberikan keleluasaan yang besar<br />

bagi investasi asing dalam memasuki pengelolaan<br />

di sektor air karena berbagai hambatan<br />

regulasi akan dihilangkan.<br />

Salah satu keluaran yang harus dihasilkan<br />

oleh pemerintah sebagai syarat pencairan<br />

utang adalah adanya suatu Undangundang<br />

Sumberdaya Air (UU SDA) sebagai<br />

pengganti UU No.11/1974 tentang Pengair-<br />

an. Walaupun judulnya adalah “Sumberdaya<br />

Air”, namun dari segi substansi sebenarnya<br />

UU SDA ini tidak jauh bergerak dari<br />

sektor pengairan dan pengelolaan Daerah<br />

Aliran Sungai (DAS).<br />

Sejak Oktober 2001, DPR telah sibuk<br />

membahas RUU SDA. Proses ini jauh dari<br />

pengawasan publik dan hanya melibatkan<br />

pemerintah sebagai satu-satunya narasumber<br />

dan mitra dalam pembahasannya. Sebagaimana<br />

diungkapkan sebelumnya RUU ini disusun<br />

sebagai satu syarat pencairan utang dari<br />

Bank Dunia, sehingga kerangka yang dibangun<br />

juga akan menyesuaikan dengan kerangka<br />

Bank Dunia yaitu promosi liberalisasi<br />

sektor publik. Beberapa hal yang menjadi<br />

ciri liberalisasi sektor air di antaranya<br />

adalah:<br />

KUASA KORPORASI MENGUAT<br />

Perubahan mendasar yang terdapat<br />

dalam UU SDA bila dibandingkan dengan<br />

UU NO.11/1974 adalah dibedakannya hak<br />

guna air menjadi dua kategori, yaitu hak<br />

guna pakai air dan hak guna usaha air. Hak<br />

guna pakai air adalah hak penggunaan air<br />

untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau nonkomersial,<br />

sementara hak guna usaha air<br />

adalah hak untuk mengusahakan air bagi<br />

tujuan-tujuan komersial. Hal ini secara eksplisit<br />

telah menempatkan air sebagai barang<br />

komoditi yang dapat diperjualbelikan.<br />

Selain itu dalam UU SDA juga diperke- Lopulalan<br />

nalkan sistem kemitraan antara pihak penge- Henry<br />

lola sumberdaya air (dalam hal ini pemerin- Foto:<br />

MENJADI ENVIROMENTALIS ITU GAMPANG! 222 KORPORASI DAN LINGKUNGAN HIDUP 223

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!