Menjadi Environmentalis Itu Gampang - Evolusi Alam

Negaranegara
utara
melipatgandakan
kekayaan
dengan
”menyedot”
sumberdaya
negara-negara
berkembangan
(selatan).
Beragam cara
digunakan
negara Utara
untuk
akselerasi
akumulasi
kapitalnya.
banjir. Akibat dari intensitas dan luasan bencana
yang terus bertambah sembilan bulan
dalam setahun Indonesia menghabiskan
sumberdaya-nya hanya untuk mengurus bencana
(www.walhi.or.id)!
JAWABAN ATAS KRISIS
Tabiat pengurus negara untuk memperdagangkan
kekayaan bumi Indonesia secara
cepat, murah, marak, dan mudah justru semakin
diperteguh dari tahun ke tahun. Ditahun
2007, pemerintah dan parlemen kembali
membuat beberapa peraturan perundangan
yang semakin menjebak Indonesia dalam
relasi yang tidak adil secara global itu. Salah
satunya adalah Undang-undang No.25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal
(UUPM). Undang-undang ini memberikan
berbagai keleluasaan dan keistimewaan
kepada pemodal (private sector) untuk
memperoleh manfaat dari bumi Indonesia;
diantaranya Hak Guna Usaha (HGU) yang
mencapai 95 tahun, keringanan berbagai
bentuk pajak, hingga terbebas dari ancaman
nasionalisasi.
Belum selesai dengan pro-kontra
UUPM, masyarakat Indonesia kembali di kejutkan
dengan lahirnya Undang-undang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil (UUPWP-PPK), yang disahkan pada
tanggal 26 Juni 2007 lalu. Tidak jauh berbeda
dengan UUPM, UUPWP-PPK-pun menjadi
landas kebijakan untuk memprivatisasi
wilayah perairan, pesisir (termasuk kolom air)
dan pulau-pulau kecil, melalui Hak Pengusa-
MENJADI ENVIROMENTALIS ITU GAMPANG! 12
haan Perairan Pesisir (HP-3). Dalam catatan
panjang sejarah Indonesia, ini merupakan
kali pertama negara memberikan landasan
hukum atas pengusahaan wilayah perairan,
pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan masa
penguasaan selama 20 tahun dan dapat
diperpanjang untuk 20 tahun berikutnya.
Demikian juga terjadi pada sektor
perkebunan. Perluasan perkebunan sawit
sudah jauh dari kebutuhan domestik akan
sawit. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh
luasan lahan yang cocok dan berpotensi
untuk ditanami sawit, namun juga oleh
kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah,
diantaranya program kredit khusus
guna mendukung revitalisasi perkebunan
dengan menjanjikan kredit modal usaha
dengan bunga hanya 10% bagi para investor.
Tidak hanya dari aspek permodalan,
ber-dasarkan Peraturan Menteri Pertanian
No.26 Tahun 2007, pengusaha perkebunan
kelapa sawit kini diberi keleluasaan
menguasai areal hingga 100.000 hektar di
satu wilayah propinsi atau kabupaten. Sebelumnya,
swasta hanya diperkenankan memiliki
kebun seluas 20.000 hektar (SK Menteri
Pertanian No.357 Tahun 2002).
Teranyar, dalam isu perubahan iklim,
kegentingan ekosistem hutan Indonesia, tidak
dijawab dengan kebijakan jeda tebang (moratorium
logging). Pemerintah Indonesia justru
mempercayakan pengelolaan hutan Indonesia
pada mekanisme pasar global melalui
proposal REDD-I (Reduce Emission from
Deforestation and Degradation in Indonesia).
Kekayaan alam Indonesia yang harusnya dapat
dimanfaatkan secara arif demi kesejahteraan rakyatnya telah
berubah menjadi kutukan. Kini Indonesia terancam bencana
ekologis. Yaitu suatu bencana berupa akumulasi dari krisis
ekologis akibat dari ketidak-adilan (un-justice) dan gagalnya
sistem pengurusan alam yang telah menyebabkan kolapsnya
pranata kehidupan rakyat.
Proposal ini tidak saja telah menunjukkan
lemahnya kualitas diplomasi Indonesia, namun
dalam saat yang bersamaan terkesan
telah menggadaikan kedaulatan rakyat Indonesia
atas sumberdaya hutan, sekaligus menapikan
kepentingan masyarakat yang tinggal
disekitar hutan terhadap ekosistem hutan.
Bahkan, inisiatif progresif dari masyarakat
sipil yang berpegang dan percaya atas
keberpihakan hukum di Indonesia, justru
dicederai dengan berbagai keputusan yang
KATA PENGANTAR 13