Menjadi Environmentalis Itu Gampang - Evolusi Alam

Tabiat pengurus negara untuk
memperdagangkan kekayaan bumi
Indonesia secara cepat, murah, marak,
dan mudah justru semakin diperteguh
dari tahun ke tahun. Ditahun 2007,
pemerintah dan parlemen kembali
membuat beberapa peraturan
perundangan yang semakin menjebak
Indonesia dalam relasi yang tidak adil
secara global itu.
diambil oleh lembaga peradilan. Lolosnya
Adelin Lis atas kasus pembalakan hutan di
Sumatera Utara melalui Keputusan Pengadilan
Negeri Medan No.2240/Pid.B/2007
tanggal 5 November 2007; ditolaknya
gugatan WALHI atas PT. Newmont Minahasa
Raya (NMR) terkait pembuangan limbah B3
(tailing) ke Teluk Buyat melalui Keputusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.548/
Pdt.G/2007 pada 18 Desember 2007; serta
diabaikannya kesalahan PT Lapindo Brantas
dengan menyebutkan tragedi lumpur panas
Lapindo sebagai bencana alam melalui Keputusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
No.284/Pdt.G/2007 pada 27 Desember
2007 lalu, adalah tiga kasus yang secara
terang-terangan mencederai rasa keadilan
dan kebutuhan akan keberlanjutan lingkung-
an hidup di Indonesia.
Bencana ekologis yang tidak juga teratasi
telah membawa Indonesia keambang
kehancuran yang cukup serius. Hilangnya kepercayaan
dan semangat optimisme rakyatpun
turut melengkapi kemerosotan mental
dan harga diri bangsa.
PREDIKSI KEDEPAN
Respon negara yang ada hingga hari
ini tentu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan
Indonesia. Bahkan, inisiatif-inisiatif
pe-ngurus negara terkini antara lain: UUPM,
UUPR, UUPWP-PPK, justru menunjukkan
peluang kehancuran yang lebih masif kedepannya.
Sejalan dengan insentif yang diberikan
negara pada perbaikan dan perluasan in-
MENJADI ENVIROMENTALIS ITU GAMPANG! 14
dustri perkebunan, ditambah lagi dengan
praktek illegal dan destructive logging yang
belum juga terselesaikan, maka kemusnahan
hutan alam Indonesia adalah sebuah realitas.
WALHI memperkirakan seluruh hutan
alam dataran rendah Indonesia akan musnah
pada tahun 2022.
Di laut, kebijakan revitalisasi perikanan,
dengan bertumpu pada peningkatan jumlah
ekspor produk perikanan Indonesia ke berbagai
negara di dunia diperburuk lagi dengan
aktivitas pencurian ikan yang belum
juga teratasi dipastikan sebelum 2015 Indonesia
akan masuk pada paradoks baru,
yakni krisis ikan Indonesia. Sebagai konsekuensinya,
konflik perikanan akan semakin
kerap terjadi, sejumlah ikan-ikan konsumsi
akan sulit ditemukan dipasaran, harga ikan
di pasar akan terus mengalami kenaikan,
dan volume impor perikanan akan terus meningkat
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
domestik.
Industri-industri strategis yang sangat
dekat dengan pemenuhan kebutuhan mendasar
rakyat seperti pangan dan energi akan
semakin banyak dimiliki asing, dengan rentang
waktu penguasaan yang semakin panjang.
Kawasan-kawasan akses terbuka dan
merupakan wilayah yang rentan terhadap
bencana, seperti wilayah pesisir, akan terus
dikonversi dan berubah menjadi kawasankawasan
private. Ruang hidup dan ruang kelola
rakyat pun akan semakin sempit dan
terus menyempit.
Respon negara
yang ada hingga
hari ini tentu
tidak cukup kuat
untuk
menyelamatkan
Indonesia.
Bahkan, inisiatifinisiatif
pengurus
negara terkini
antara lain:
UUPM, UUPR,
UUPWP-PPK,
justru
menunjukkan
peluang
kehancuran yang
lebih masif
kedepannya.
KATA PENGANTAR 15