Menjadi Environmentalis Itu Gampang - Evolusi Alam

Aksi WALHI di pertemuan internasional
UNFCC Bali Desember 2007
Foto: Dok. WALHI
KETIKA bertugas di Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAP-
PENAS) ikut menyusun Rencana Pem-
bangunan Lima Tahun (REPELITA)
Pertama 1968-1973, saya merasa betapa
sulit memobilisasi dana untuk pembangunan.
Indonesia sedang menghadapi krisis politik
dan ekonomi yang berat. Di bidang politik,
sedang berlangsung peralihan pimpinan dari
Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto.
Di bidang ekonomi sedang ditempuh
rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi.
Masyarakat sangat mengharapkan perubahan.
Tetapi dana pembiayaan pembangunan
tidak cukup. Laju inflasi yang tinggi
telah menggerogoti sumber pembiayaan dalam
negeri. Sedangkan sumber pembiayaan
luar negeri terhambat oleh utang luar negeri
yang dikemplang tempo hari. Investor dalam
maupun luar negeri cenderung menanti sampai
keadaan politik lebih terang dan tenang.
Dalam kondisi seperti ini, peranan forum
Inter-Governmental Group on Indonesia
(IGGI) sebagai wadah kerjasama negara
sahabat membantu pulihnya keadaan
ekonomi Indonesia, menjadi penting. Pada
1970-an Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
menuntut agar 0,7% Produk Domestik Bruto
(PDB) tiap negara maju dialihkan ke negara
berkembang untuk mengatasi ketimpangan
pembangunan antara negara maju dengan
negara berkembang.
Bantuan dana pembangunan memang
diberikan, namun tak sampai 0,7% PDB.
Pokok masalahnya terletak pada syarat-syarat
(conditionality) pinjaman yang dikenakan
kepada negara berkembang, seperti dana
pinjaman harus dibelanjakan di negara yang
memberikannya (dikenal dengan “tied-aid”);
perlunya konsultan asing menyusun studi
kelayakan dan mengawasi pembangunan
(pembiayaan diambil dari pinjaman);
besarnya suku bunga, masa tenggang tanpabayar
dan jangka waktu pinjaman. Karena
itu, fokus negosiasi terpusatkan pada ikhtiar
memperkecil berbagai syarat-syarat ini demi
keuntungan negara kita.
Setiap perkembangan dunia yang bisa
mengakibatkan munculnya syarat-kondisi
baru dalam pembiayaan pembangunan pun,
mau tidak mau, selalu ditanggapi secara
hati-hati dan kritis. Dalam suasana begitulah
Indonesia diundang menghadiri United Nations
Conference on Human Environment di
Stockholm, Swedia, Juni 1972.
Saya memimpin delegasi Indonesia ke
konferensi ini. Dan, saya berangkat dengan
pertanyaan mengenai apa dan mengapa
“lingkungan hidup” itu dimunculkan. Akankah
konsep ini berkembang menjadi semacam
syarat kondisi pembangunan baru?
Ada dua hal yang menarik perhatian
saya selama Konferensi Stockholm itu, yaitu:
Pertama, timbul semacam pelangi pendapat
mengenai substansi permasalahan
lingkungan hidup. Semua negara maju mendukung
usaha institusi internasional dalam
lingkungan PBB untuk menanggulangi masalah
lingkungan secara global. Sebaliknya,
Brasil memelopori negara-negara berkem-
MEROMBAK PARADIGMA PEMBANGUNAN 21