Menjadi Environmentalis Itu Gampang - Evolusi Alam

aspek ekonomi yang terbukti merusak.
Globalisasi ekonomi gagal meningkatkan
kesejahteraan dunia seperti dijanjikan,
dan justru sebaliknya menciptakan struktur
yang timpang dan ekspoitatif. Kegagalan itu
terletak terutama pada serangkaian kebijakan
ekonomi neoliberal salah arah, namun
dipromosikan besar-besaran.
Kritik terhadap globalisasi akhirnya
identik dengan kritik terhadap neoliberalisme,
serangkaian kebijakan ekonomi yang efeknya
sangat mencolok: si kaya makin kaya dan si
miskin makin miskin. Neoliberalisme bercirikan
antara lain pada promosi lantang tentang
liberalisasi perdagangan dan investasi,
privatisasi dan deregulasi, kata-kata yang
setiap hari kita baca dan dengar di media
massa.
Pandangan ini tidak hanya dipromosikan
tapi dipaksakan secara tidak demokratis.
Banyak negara berkembang, seperti Indonesia,
resep neoliberalisme merupakan bagian
terpadu dari paket utang yang diberikan oleh
negara-negara Barat dan Utara, oleh IMF,
Bank Dunia dan ADB. Negara berkembang
yang berutang, seperti Indonesia, tidak bisa
merumuskan kebijakan ekonomi sendiri
sesuai kepentingan rakyatnya. Mereka tidak
bisa memilih lain kecuali menerapkan rangkaian
kebijakan itu dirumuskan oleh elit ekonomi
dunia IMF dan Bank Dunia yang bermarkas
di Washington, dan karenanya sering
disebut sebagai ”The Washington Consensus”.
IMF dan Bank Dunia menjadi semacam
Foto-foto: Dok. WALHI
lembaga ”supra pemerintah” dengan politisi
dan ekonom yang tidak pernah dipilih dan
tidak akuntabel meski kebijakannya punya
pengaruh dahsyat di negara-negara
berkembang.
”The Washington Consensus” menciptakan
pengangguran dan proses pemiskinan
dengan resep-resep kebijakannya yang
secara patuh dilaksanakan para ekonom
kita: memperketat belanja pemerintah de-
ngan memangkas anggaran sosial dan
menghapus subsidi; membuka pasarnya
untuk impor, termasuk impor bahan pangan
yang berkibat pada kehancuran ekonomi
pertanian lokal; serta membuka lebar negeri
untuk modal asing meski itu harus dilakukan
dengan melonggarkan hukum dan undang-
IMF punya peran kunci dalam menggunungnya
beban utang publik Indonesia,
baik luar negeri maupun domes-
tik. Lembaga itu didominasi oleh
negeri-negeri maju seperti Amerika, Jepang
dan Inggris, pemilik saham
terbesar. IMF juga bertindak sebagai
penyaring akses Indonesia ke keuangan
dan modal internasional. Untuk bisa
meminjam ke pasar modal dunia, atau
memperoleh pinjaman dari negeri maju,
pertama-tama dia harus memperoleh
restu dari IMF.
IMF sendiri mengakui membuat kesalahan
ketika sebuah tim staf kecil IMF,
hanya setelah dua pekan di Jakarta, meminta
Bank Indonesia menutup 16 bank
pada 1 November 1997. Ongkos dari
blunder ini telah berakibat pada meningkatnya
beban utang domestik raksasa
senilai 80 milyar dollar AS (Rp 700 triliun).
Sebelum krisis ini, Indonesia tidak memiliki
beban utang domestik yang
undang yang melindungi rakyat setempat.
Sesuai dengan namanya, “The Washington
Consensus” juga seringkali menjadi
bagian integral dari kebijakan politik luar
negeri AS. Mengikuti secara buta resep IMF
dan Bank Dunia artinya sama saja dengan
menjadi orbit ekonomi-politik Amerika.
Peran IMF yang Tidak Demokratis
signifikan.
IMF tidak hanya bertanggungjawab
atas utang yang menggunung. Tekanan
IMF agar negeri-negeri pengutang menghapus
subsidi bahan bakar, misalnya, juga
tidak dipertimbangkan secara masak-masak
dan tidak akuntabel terhadap kekuatan
demokratik. Kenaikan harga bahan bakar
merupakan alat bagi IMF untuk secara
cepat mengumpulkan dana bagi anggaran
Indonesia, yang sebagian besar di
antaranya untuk membayar utang.
Para pejabat IMF dan Bank Dunia
yang mewakili investor asing punya suara
lebih kuat dari keputusan politisi Indonesia
yang dipilih secara demokratis.
Negosiasi IMF/Bank Dunia dan pemerintah
Indonesia hampir selalu besifat
rahasia. Warga Indonesia tidak tahu persis
apa yang dilakukan atas nama mereka
dan biaya besar yang berkaitan dengan
kebijakan yang dipaksakan oleh kreditor
asing. Sangat tidak demokratis.
MENJADI ENVIROMENTALIS ITU GAMPANG! 266 GLOBALISASI DAN LINGKUNGAN HIDUP 267