Menjadi Environmentalis Itu Gampang - Evolusi Alam

selalu setia membayar utang tak peduli berapa
ongkos yang diharus ditanggung publik.
Ini juga simbiosis yang tidak demokratis,
sekaligus anomali dalam era reformasi Indonesia
belakangan ini. Meski dalam aspek
lain telah tersentuh keterbukaan politik,
perundingan-perundingan tentang utang dan
apa konsekuensinya terhadap nasib jutaan
orang tidak pernah menjadi perdebatan
publik yang transparan. Perundingan tentang
utang tetap terbatas di kalangan elit.
Simbiosis mutualisme itu menjadi parasit
bagi publik. Utang akhirnya menjadi
sarana eksploitatif baik bagi kaum elit Indonesia
maupun bagi lembaga keuangan
negara maju. Beberapa studi menunjukkan
bahwa alih-alih membantu negeri miskin
seperti Indonesia, mekanisme utang justru
telah lebih banyak menyedot sumber daya
ke negeri-negeri Barat dan Utara. Kolonialisme
belum hilang meski banyak negara
di Asia maupun Afrika telah secara formal
merdeka.
Dalam konteks Indonesia, eksploitasi itu
dimungkinkan oleh kepatuhan yang nyaris
total ekonom dan politisi Indonesia terhadap
lembaga-lembaga keuangan dunia, seperti
IMF dan Bank Dunia. Padahal, di banyak
belahan dunia lain, gelombang kritik terhadap
lembaga keuangan dunia ini sedang
mengalami pasang naik.
IMF dan Bank Dunia tidak hanya dipandang
eksploitatif dalam soal utang negeri
berkembang. Dua lembaga itu dinilai menyebarkan
resep pembangunan, yakni
Foto: Henry Lopulalan
Tak bebas dari belenggu utang
neoliberalisme di bawah dalih globalisasi,
yang implikasinya merusak. Bersama WTO
dan forum seperti World Economic Forum,
dua lembaga itu dituduh sebagai penyebab
ketimpangan dunia yang makin lebar, proses
pemiskinan, eksploitasi dan kerusakan
lingkungan dalam derajat serius.
Inti Pandangan Neoliberalisme
PASAR YANG BERKUASA
Mempreteli peran dan
kewajiban pemerintah, serta
membebaskan perusahaan
”swasta” dari setiap ikatan
yang dikenakan oleh
pemerintah tak peduli
seberapa besar kerusakan
sosial yang bisa
disebabkannya.
PANGKAS ANGGARAN
PUBLIK UNTUK
LAYANAN SOSIAL
Kurangi anggaran
sosial seperti pendidikan,
kesehatan, dan air bersih,
semua itu atas nama
pengurangan peran
negara.
DEREGULASI
Memangkas hukum dan
aturan yang bisa mengurangi
penciptaan laba, termasuk
ukuran-ukuran untuk
melindungi hak buruh dan
pelestarian lingkungan hidup.
PRIVATISASI
Menjual perusahaan,
barang dan layanan milik
negara kepada investor
swasta. Walaupun dilakukan
atas nama efisiensi yang lebih
besar, yang seringkali memang
dibutuhkan, privatisasi
mengkonsentrasikan
kemakmuran kepada segelintir
tangan dan membuat rakyat
miskin tak bisa mendapatkan
barang serta layanan yang
mahal.
MENGENYAHKAN KONSEP
”THE PUBLIC GOOD”
Mengurangi
tanggungjawab bersama dan
menggantikannya dengan
”kewajiban individu”.
Membiarkan kaum termiskin
untuk menemukan solusi
sendiri atas mahalnya layanan
kesehatan, pendidikan dan
keamanan sosial serta
menyebut mereka ”malas”
jika mereka gagal.
MENJADI ENVIROMENTALIS ITU GAMPANG! 262 GLOBALISASI DAN LINGKUNGAN HIDUP 263