klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
3. UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
8. UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
9. UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak
penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Akan tetapi, sesuai dengan
amanat dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seluruh
penerimaan BPHTB akan dipindahkan administrasinya ke daerah sejak tahun 2011. Oleh karena
itu, penerimaan BPHTB tidak lagi menjadi penerimaan pajak Pemerintah pusat sejak tahun 2011
sehingga tidak lagi dicatat dalam APBN.
Selain dibagi berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak juga ketegorikan berdasarkan sifat
pemungutannya. Terdapat dua sifat pemungutan yaitu pajak langsung yaitu pajak yang dibayar
langsung oleh subjek pajaknya seperti PPh, PBB, bea meterai, bea masuk, dan bea keluar.
Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada subjek pajaknya tetapi
subjek pajak tersebut membayar pajaknya tidak langsung kepada negara melainkan melalui pihak
ketiga seperti pengusaha kena pajak (PKP) atau produsen. Pajak yang termasuk dalam kategori
pajak tidak langsung adalah PPN, PPnBM, dan cukai.
Pajak Penghasilan
Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PPh adalah pajak yang
dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu
tahun pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan (PPh) dalam APBN :
1. PPh Migas
Merupakan PPh yang dipungut dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan
dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas alam.
2. PPh Non Migas
Merupakan PPh yang dipungut dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha
Tetap dalam negeri atau luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam
tahun pajak selain penghasilan atas pelaksanaan kegiatan hulu migas. Diantara seluruh
komponen PPh nonmigas, PPh pasal 25/29 yang terdiri dari PPh Badan dan Orang Pribadi
DIREKTORAT P-APBN
87
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH