klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
diperbolehkan hanya mengubah volume output atau mengurangi pagu anggaran); atau
3. Penambahan pagu anggaran Kegiatan diluar perubahan parameter ekonomi, dihitung sebagai inisiatif
baru.
Penetapan besaran angka dasar (setelah dilakukan penyesuaian) di atas akan berpengaruh terhadap
besaran angka prakiraan maju jangka menengah (KPJM).
Oleh karena itu penetapan besaran angka KPJM harus memperhatikan:
1. Penghitungan kebutuhan prakiraan maju untuk 3 tahun ke depan dilakukan secara cermat sesuai
tahapan review untuk masing-masing komponen input berdasarkan kebijakan yang ada saat ini.
2. Hasil penghitungan prakiraan maju akan mengikat alokasi anggaran untuk tahun berikutnya dan
menjadi acuan utama dalam penetapan alokasi pagu K/L yang bersangkutan.
3. Untuk hal-hal baru (Kegiatan/Output) yang akan dilaksanakan pada TA 2012 (misalnya) dan seterusnya
tidak termasuk dalam penghitungan prakiraan maju, tapi diusulkan sebagai inisiatif baru pada saat
penyusunan anggaran tahun 2012 atau tahun anggaran berkenaan.
Dalam proses pembicaraan pendahuluan dengan DPR ini memungkinkan terjadi
perubahan/pergeseran dari sisi capaian kinerja yang mengakibatkan pergeseran alokasi anggaran
belanja. Di sini pula kemungkinan terjadi perubahan kebijakan asumsi ekonomi makro dan pokokpokok
kebijakan fiskal usulan pemerintah yang pada akhirnya mempengaruhi penghitungan
kapasitas fiskal. Selain itu kemungkinan pula usulan inisiatif baru tidak disetujui atau ada usulan
DPR untuk dimasukkan sebagai inisiatif baru.
Bersamaan dengan itu kalau ada dinamika di luar internal pemerintah juga turut mempengaruhi
perubahan pagu indikatif. Perubahan ini adalah arahan/direktif presiden, kebijakan K/L (di luar
kegiatan prioritas nasional yang ada dalam RKP), atau perubahan sumber pendanaan yang
berasal dari pinjaman luar negeri.
Adanya kemungkinan perubahan pagu indikatif sebagai akibat 2 perubahan di atas (selama proses
pembicaraan pendahuluan dengan DPR dan dinamika perubahan) akan direspon Kementerian
Keuangan melalui penyusunan Pagu Anggaran K/L. Penyusunan dan penetapan Pagu Anggaran
K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja K/L dan
memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L (Gambar 2.7).
Mekanisme penyusunan Pagu Anggaran K/L ini memperhatikan tiga hal sebagaimana Gambar
2.7, yaitu:
1. Pagu indikatif;
2. Penyesuaian angka dasar apabila terjadi perubahan parameter (karena perubahan asumsi
makroekonomi pada Rancangan APBN) dalam rentang waktu antara penetapan pagu indikatif
sampai dengan penetapan pagu anggaran K/L; dan
DIREKTORAT P-APBN
56
SIKLUS APBN