klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 1.1.2 Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang, akan menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara diatur dalam bab II Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada pasal 6 ayat (1) diatur bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. DIREKTORAT P-APBN 2 PENDAHULUAN
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 1.1.2.1 Pembagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dapat digambarkan dalam bagan berikut: PRESIDEN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DIKUASAKAN KEPADA MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL DAN WAKIL PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA YANG DIPIMPINNYA Catatan: Kementerian Keuangan juga merupakan salah satunya GUBERNUR/BUPATI/ WALI KOTA SELAKU KEPALA PEMDA SELAKU KEPALA PEMDA UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN MEWAKILI PEMDA DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TIDAK TERMASUK KEWENANGAN DI BIDANG MONETER, YANG MELIPUTI ANTARA LAIN MENGELUARKAN DAN MENGEDARKAN UANG, YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG Gambar 1.1 Pendelegasian Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada : 1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya berperan sebagai Chief Financial of Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN, (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undangundang, (f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara, (g) menyusun laporan keuangan DIREKTORAT P-APBN 3 PENDAHULUAN
Page 2 and 3: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5: DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 16 and 17: KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 68 and 69:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
- DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198:
- - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?