30.11.2014 Views

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA<br />

2. Jaminan Hari Tua<br />

Program Jaminan Hari Tua adalah program jangka panjang yang<br />

<strong>di</strong>berikan secara sekaligus sebelum peserta memasuki masa<br />

pensiun, bisa <strong>di</strong>terimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris<br />

peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia. Program<br />

jaminan hari tua <strong>di</strong>selenggarakan secara nasional berdasarkan<br />

prinsip asuransi sosial (mekanisme asuransi dengan pembayaran<br />

iuran antara pekerja dan pemberi kerja) atau tabungan wajib (manfaat jaminan hari tua berasal<br />

dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya).<br />

Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran. Bagi pekerja penerima upah,<br />

iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan iuran <strong>di</strong>tanggung bersama oleh pemberi<br />

kerja dan pekerja. Bagi pekerja tidak menerima upah, besar iuran dalam jumlah nominal dan<br />

<strong>di</strong>tetapkan oleh Pemerintah.<br />

Manfaat program jaminan hari tua berupa uang tunai yang <strong>di</strong>bayarkan sekaligus saat peserta<br />

memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap dan apabila peserta<br />

meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua. Besar<br />

manfaat adalah seluruh akumulasi iuran yang telah <strong>di</strong>setorkan <strong>di</strong>tambah hasil pengembangannya.<br />

3. Jaminan Pensiun<br />

Program Jaminan Pensiun adalah pembayaran berkala jangka<br />

panjang sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya<br />

penghasilan karena peserta mencapai usia tua (pensiun),<br />

mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia.<br />

Jaminan pensiun <strong>di</strong>selenggarakan secara nasional<br />

berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Pada<br />

dasarnya mekanisme jaminan pensiun berdasarkan asuransi sosial. Prinsip tabungan wajib<br />

<strong>di</strong>berlakukan dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada pekerja yang tidak<br />

memenuhi batas minimal jangka waktu pembayaran iuran saat memasuki masa pensiun. Pekerja<br />

ini mendapatkan uang tunai sebesar akumulasi iuran dan hasil pengembangannya saat berhenti<br />

bekerja.<br />

Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. Bagi pekerja penerima upah,<br />

iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan iuran <strong>di</strong>tanggung bersama oleh pemberi<br />

kerja dan pekerja. Bagi pekerja tidak menerima upah, besar iuran dalam jumlah nominal dan<br />

<strong>di</strong>tetapkan oleh Pemerintah.<br />

Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang <strong>di</strong>terima setiap bulan sebagai :<br />

DIREKTORAT P-APBN<br />

173<br />

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!