klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Alokasi Dasar Alokasi Dasar dalam penghitungan DAU dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan perbaikan penghasilan PNS antara lain kenaikan gaji pokok, gaji bulan ke-13, formasi CPNSD, dan kebijakan-kebijakan lain terkait penggajian. Adapun data dasar yang digunakan adalah data gaji induk, yang terdiri dari komponen Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan PPh, Tunjangan Beras. Komponen Alokasi Dasar dalam DAU tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD, terlebih untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (Penjabaran dari pasal 32, UU No.33 Tahun 2004). Kebutuhan Fiskal (KbF): a) Data Jumlah Penduduk yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). b) Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana prasarana per satuan wilayah. Data luas wilayah yang akan digunakan untuk penghitungan alokasi DAU meliputi data luas wilayah daratan (administratif) yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah dan data luas wilayah perairan (laut) yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Data luas wilayah perairan laut dimaksud dihitung 4 mil dari garis pantai untuk kabupaten/kota dan 12 mil untuk provinsi. c) IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Data IKK bersumber dari BPS. d) IPM merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) atau secara komprehensif dianggap sebagai ukuran kinerja suatu negara/wilayah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Data IPM bersumber dari BPS. e) Data PDRB per kapita yang bersumber dari BPS. Untuk daerah dengan PDRB per kapita outlier atau pencilan, nilainya diperhitungkan untuk ditarik ke tingkat PDRB per kapita tertinggi di dalam layer di bawahnya agar hasil perhitungan lebih mencerminkan pemerataan yang lebih baik. f) Total Belanja Rata-rata (TBR) didapat dari realisasi APBD, yang bersumber dari Daerah dan Kementerian Keuangan. DIREKTORAT P-APBN 222 TRANSFER KE DAERAH
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Kapasitas Fiskal (KpF): a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan laporan realisasi APBD, yang bersumber dari Daerah dan Kementerian Keuangan; b) DBH Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau bersumber dari Kementerian Keuangan; c) DBH SDA bersumber dari Kementerian Keuangan. Perkembangan Dana Alokasi Umum: a. Dalam periode 2001-2003, dengan rasio 25% dari PDN Neto, alokasi DAU masing-masing mencapai Rp60,5 triliun, Rp69,1 triliun, dan Rp77,0 triliun.Dalam periode 2004-2005, dengan rasio 25,5% dari PDN Neto, alokasi DAU masing-masing mencapai Rp82,1 triliun dan Rp88,8 triliun. b. Dalam periode 2006-2012, dengan rasio 26% dari PDN Neto, alokasi DAU masing-masing mencapai Rp145,7 triliun pada tahun 2006 dan Rp273,8 triliun pada APBN-P 2012. Catatan: Khusus untuk tahun 2010 dalam realisasi DAU sebesar Rp203,6 triliun terdiri dari DAU murni Rp192,5 triliun, DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru Rp11,0 triliun, dan koreksi alokasi DAU Kabupaten Indramayu Rp0,1 triliun, sedangkan untuk tahun 2011 dalam realisasi DAU sebesar Rp225,5 triliun terdiri dari DAU murni Rp225,5 triliun dan koreksi alokasi DAU Tahun 2010 Rp0,9 miliar. Perkembangan DAU dari tahun 2001 sampai dengan APBN-P tahun 2012 sebagaimana tercermin pada Grafik 6.1. 6.2.1.3 DAK Definisi: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 350.000,0 300.000,0 250.000,0 200.000,0 150.000,0 100.000,0 50.000,0 - Grafik 6.1 Dana Alokasi Umum, 2001-2013 (miliar rupiah) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri 2012 (APBN-P) 2013 (APBN) Realisasi 60.516,7 69.114,1 76.978,0 82.130,9 88.765,6 145.664,2 164.787,4 179.507,1 186.414,1 203.571,5 225.533,7 273.814,4 311.139,3 DIREKTORAT P-APBN 223 TRANSFER KE DAERAH
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 195 and 196: - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198: - - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 237: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?