klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
5.12 Pemblokiran dan Revisi
Ketentuan mengenai blokir dan revisi diatur dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan yang setiap
tahun disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam proses penganggaran.
5.12.1 Pemblokiran
Hal tentang pemblokiran terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02 Tahun
2012 tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga
a. Pengertian Pemblokiran
Pemblokiran adalah pencantuman tanda bintang (*) pada seluruh atau sebagian alokasi
anggaran dalam RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran) sebagai akibat pada saat
penelaahan belum memenuhi satu atau lebih persyaratan alokasi anggaran.
b. Alasan Pemblokiran
1) Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan dana yang dituangkan dalam
RKA-K/L. Jika terjadi hal seperti ini, alokasi dana selain untuk belanja operasional harus
diblokir.
2) Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, yaitu:
a) TOR (sepanjang ada perubahan substansi dari Proposal Inisiaif Baru);
b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
c) Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara;
d) Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) apabila berkenaan
dengan Satker BLU;
c. Penghapusan blokir/tanda bintang (*)
1) Secara umum penghapusan blokir/tanda bintang (*) mengikuti ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan tentang tata cara revisi anggaran yang berlaku.
2) Pencantuman blokir/tanda bintang (*) pada DHP RKA-K/L yang disebabkan belum
dilengkapinya dokumen pendukung sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dapat
otomatis dihapuskan apabila dokumen pendukung tersebut telah dilengkapi sebelum DIPA
diterbitkan, sehingga tidak terdapat blokir/tanda bintang (*) pada dokumen DIPA.
DIREKTORAT P-APBN
210
BELANJA PEMERINTAH PUSAT