klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Boks 4.1 III.1
Penerimaan
Penerimaan
Pajak
Pajak
Yang
yang
Dibagi
Dibagi
Hasilkan
hasilkan
1. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 13 ayat 1, penerimaan PPh Pasal
21 dan PPh Pasal 25/29 Pribadi harus dibagihasilkan sebesar 20% untuk
pemerintah daerah.
DBH Pajak = Penerimaan PPh Pasal 21 + Penerimaan PPh Pasal 25/29 OP x 20%
2. Menurut UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai pasal 66A ayat 1, Penerimaan
negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada
provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% yang digunakan untuk
mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan
lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan
barang kena cukai illegal
DBH Cukai = Penerimaan Cukai Tembakau x 2%
3. Berdasarkan UU No.33/2004, PBB merupakan jenis pajak pusat yang
dibagihasilkan ke daerah dengan rincian:
a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening
Kas Umum Daerah provinsi;
b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke
Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
c. 9% untuk biaya pemungutan;
d. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
e. 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang
realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor
tertentu.
4. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagai pengganti dari UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun
2000, PBB Sektor Perdesaan dan PBB Sektor Perkotaan dialihkan pajak pusat
menjadi pajak daerah selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2014. Akan tetapi
pemerintah daerah yang telah siap dengan infrastrukturnya dapat melaksanakan
kebijakan ini per 1 Januari 2011.
5. BPHTB per 1 januari 2011 telah dialihkan administrasinya dari pajak Pemerintah
pusat menjadi pajak daerah sesuai amanat UU Nomor 28 tahun 2009 tentang
PDRD. Oleh karena itu, sejak tahun 2011 penerimaan BPHTB sudah tidak dicatat
lagi dalam APBN.
DIREKTORAT P-APBN
100
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH