klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA memiliki kontribusi terbesar dari total PPh nonmigas. PPh Badan berkontribusi lebih dari 30 persen dari total penerimaan PPh, diikuti dengan PPh orang pribadi dengan kontribusi ratarata 15 persen. Selanjutnya, selain di pungut berdasarkan subjek pajaknya (orang pribadi atau badan), PPh juga dibedakan berdasarkan sifat pungutnya yaitu final dan tidak final. Final dalam hal ini adalah bahwa PPh yang sudah dibayar/dipungut/dipotong sudah tidak lagi diperhitungkan dengan PPh terutang lainnya. Sedangkan tidak final, adalah kebalikan dari PPh final. Munculnya PPh yang bersifat final terutama bertujuan untuk memberi dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengurangi beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan mengikuti perkembangan ekonomi dan moneter. Selain PPh pasal 25/29, terdapat beberapa jenis pajak yang diatur dalam UU PPh sesuai dengan sifat dan tarifnya masing-masing yang diatur oleh keputusan Menteri Keuangan. Dalam perkembangannya, Undang-undang PPh telah mengalami beberapa kali perubahan terutama terkait tarif PPh dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dalam 3 dasawarsa, tarif PPh telah mengalami 4 kali perubahan sejak reformasi perpajakan pertama dalam UU Nomor 8 tahun 1983 Tentang PPh sampai dengan perubahan terakhir dalam UU Nomor 36 tahun 2008. PTKP sendiri telah mengalami 6 kali perubahan, karena perubahan PTKP disesuaikan setiap beberapa tahun sekali di mana perubahan tersebut cukup dengan menggunakan keputusan Menteri Keuangan, tanpa harus melakukan revisi UU PPh. Perkembangan tarif PPh dan PTKP dapat dilihat dalam tabel berikut disertai dengan ilustrasi perhitungan pajak penghasilan untuk orang pribadi. Tabel 4.4 Perkembangan Tarif PPH dan PTKP Tarif Pajak UU No. 8 tahun 1983 UU No. 10 tahun 1994 UU No. 17 tahun 2000 UU No. 36 Tahun 2008 Lapisan Tarif (Rp) Tarif Lapisan Tarif (Rp) Tarif Lapisan Tarif (Rp) Tarif Lapisan Tarif (Rp) Tarif - PPh OP 0 - 10 juta 15% 0 - 25 juta 10% 0 - 25 juta 5% 0 - 50 juta 5% 10 - 50 juta 25% 25 - 50 juta 15% 25 - 50 juta 10% 50 - 250 juta 15% > 50 juta 35% > 50 juta 30% 50 -100 juta 15% 250 - 500 juta 25% 100 - 200 juta 25% > 500 juta 30% > 200 juta 35% - PPh Badan 0 - 10 juta 15% 0 - 25 juta 10% 0 - 50 juta 10% Tarif Tunggal 10 - 50 juta 25% 25 - 50 juta 15% 50 - 100 juta 15% 2009 28% > 50 juta 35% > 50 juta 30% > 100 juta 30% 2010 25% DIREKTORAT P-APBN 88 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA PTKP UU No. 8 Tahun 1983 UU No. 10 Tahun 1994 UU No. 17 Tahun 2000 KMK No. 564/KMK.03/2004 KMK No. 137/KMK.05/2005 UU No . 36 Tahun 2008 - PTKP Sendiri 960.000 1.728.000 2.880.000 12.000.000 13.200.000 15.840.000 - Istri/Suami 480.000 864.000 1.440.000 1.200.000 1.200.000 1.320.000 - Tanggungan, Max 3 orang 480.000 864.000 1.440.000 1.200.000 1.200.000 1.320.000 Jumlah 1.920.000 3.456.000 5.760.000 14.400.000 15.600.000 18.480.000 Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah: 1. Pajak yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena: a. Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau; b. Perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau; c. Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau; d. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau; e. Impor BKP Disebut juga PPN Masukan. 2. Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan : a. Penyerahan BKP b. Penyerahan JKP c. Ekspor BKP berwujud d. Ekspor BKP Tidak Berwujud e. Ekspor JKP Disebut juga PPN Keluaran. Sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 tarif PPN ditetapkan sebesar 10%. Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada DPR dalam rangka pembahasan dan penyusunan RAPBN. Khusus untuk ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud dan JKP dikenakan tarif 0%. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 5, PPnBM merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dan impor BKP yang tergolong mewah DIREKTORAT P-APBN 89 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 88: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 103: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
- DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198:
- - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?