klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA No Tabel 4.6. Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Impor Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau Batasan HJE (per batang atau gram) Tarif cukai (per batang atau gram) PMK No 181 / 2009 PMK No 190 / 2010 1 SKM Rp 661,0 Rp 310,0 Rp 325,0 2 SPM Rp 601,0 Rp 310,0 Rp 325,0 3 SKT atau SPT Rp 591,0 Rp 215,0 Rp 235,0 4 SKTF atau SPTF Rp 661,0 Rp 310,0 Rp 325,0 5 TIS Rp 251,0 Rp 21,0 Rp 21,0 6 KLB Rp 251,0 Rp 25,0 Rp 25,0 7 KLM Rp 180,0 Rp 17,0 Rp 17,0 8 CRT Rp 100.000,0 Rp 100.000,0 Rp 100.000,0 9 HPTL Rp 275,0 Rp 100,0 Rp 100,0 Keterangan: - SKM : Sigaret Kretek Mesin -TIS : Tembakau Iris - SPM : Sigaret Putih Mesin - KLB : Rokok Daun/Klobot - SKT : Sigaret Kretek Tangan- KLM : Sigaret Kelembak Menyan - SPT : Sigaret Putih Tangan - CRT : Cerutu - SKTF : Sigaret Kretek Tangan - HPTL Filter : Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya - SPTF : Sigaret Putih Tangan Filter Tabel 4.7. Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Jenis BKC Gol Kadar Alkohol Dalam Negeri Impor PMK No 90/2006 PMK No.62/2010 PMK No 90/2006 PMK No.62/2010 A1 s.d 1% Rp 2.500,0 Rp 2.500,0 Rp 11.000,0 Rp 11.000,0 A2 > 1% s.d 5% Rp 3.500,0 Rp 5.000,0 MMEA B1 > 5% s.d 15% Rp 5.000,0 Rp 20.000,0 Rp 30.000,0 Rp 40.000,0 B2 > 15% s.d 20% Rp 10.000,0 Rp 30.000,0 C > 20% Rp 26.000,0 Rp 75.000,0 Rp 50.000,0 Rp 130.000,0 Konsentrat yang mengandung EA Dari semua jenis konsenrat, kadar, dan golongan, sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan MMEA Rp 50.000,0 Rp 100.000,0 Rp 50.000,0 Rp 100.000,0 dari semua jenis etil alkohol, kadar, dan EA Rp 20.000,0 Rp 20.000,0 golongan DIREKTORAT P-APBN 92 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Pajak Lainnya Pajak Lainnya merupakan jenis penerimaan perpajakan yang tidak termasuk ke dalam kategori penerimaan pajak di atas. Penerimaan pajak lainnya terdiri dari: a. Bea Meterai b. Pendapatan Penjualan Benda Materai c. Pajak Tidak Langsung Lainnya d. Bunga Penagihan PPh e. Bunga Penagihan PPN f. Bunga Penagihan PPnBM g. Bunga Penagihan Pajak Penerimaan bea meterai merupakan penerimaan dominan dalam pajak lainnya. Bea meterai sendiri pada dasarnya adalah pajak atas dokumen sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Penerimaan pajak lainnya selain bea meterai adalah sanksi-sanksi administratif dari keterlambatan dan kekurangan pembayaran pajak berupa bunga penagihan PPh, PPN, PPnBm, dan Pajak. Bunga penagihan ini diatur dalan UU No.28/2007 Tentang KUP Pasal 8, 9, 13, 13A, 14, dan 15. Berdasarkan UU No.13/1995, dokumen yang dikenakan bea meterai adalah: a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (antara lain: surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata b. Akta-akta notaris termasuk salinannya c. Akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya d. Surat yang menyebutkan penerimaan uang; pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank; berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan e. Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun g. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan serta surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula, yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, dengan nominal keseluruhan lebih dari atau sama dengan Rp250.000. DIREKTORAT P-APBN 93 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 88: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 107: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
- DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198:
- - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?