klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA ‣ Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran; ‣ Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap; ‣ Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Operasional dan pembukaan kantor baru; ‣ Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu; ‣ Pergeseran anggaran karena kebutuhan selisih kurs. - Pergeseran antar Program dalam satu unit Eselon I dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; - Pergeseran antar Program dan antar unit Eselon I dalam satu bagian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; - Pergeseran antar Program dan antar unit Eselon I dalam satu bagian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; - Pencairan Blokir karena telah dilengkapi syarat administratif meliputi 1) loan agreement dan/atau grant agreement dan Nomor Register, serta 2) hasil audit BPKP dalam rangka pembayaran tunggakan. c) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi - Ralat kode akun, kode KPPN, kode nomor register PHLN/PHDN, kode kewenangan, kode lokasi; - Perubahan nomenklatur BA/Satker sepanjang kode tetap; - Ralat cara penarikan PHLN/PHDN; - Ralat kesalahan pencantuman sumber dana; - Ralat pencantuman volume Keluaran yang berbeda dengan penjumlah volume sub Keluaran; - Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan DIPA. 4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Revisi Anggaran dapat dilaksanankan oleh PA/KPA sepanjang tidak merubah DIPA dengan ketentuan: a) Pergeseran antar akun/anta sub Komponen dalam satu Komponen dan/atau antar Komponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sepanjang dalam jenis belanja yang sama; b) Antar akun/antar sub Komponen dalam satu Komponen dan/atau pergeseran antar Komponen dalam satu Keluaran sepanjang dalam jenis belanja yang sama; c) Penambahan/pengurangan akun/sub Komponen/Komponen dalam satu Keluaran. DIREKTORAT P-APBN 214 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA BAB V I TRANSFER KE DAERAH 6.1 Pendahuluan Lahirnya pos Transfer ke Daerah dalam postur APBN dilatarbelakangi oleh lahirnya dua Undang- Undang (UU) di bidang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya pada tahun 2004 kedua UU tersebut direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagai implementasi dari kedua UU tersebut, pemuatan pos Transfer ke Daerah dalam postur APBN untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 2001. Dalam perjalanannya sejak tahun 2001 hingga 2012, nomenklatur Transfer ke Daerah dalam postur APBN telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu: a. Pada tahun 2001-2004 lebih dikenal dengan istilah Anggaran yang Didaerahkan; b. Pada tahun 2004 berubah menjadi Belanja Daerah; c. Sampai dengan tahun 2007 berubah menjadi Belanja ke Daerah; serta d. Sejak tahun 2008 hingga saat ini berubah menjadi Transfer ke Daerah. Arah kebijakan Transfer ke Daerah terutama ditujukan untuk: (1) Mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah; (2) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi perbedaan keuangan antara pusat dan daerah dan antardaerah terutama dalam rangka mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal nasional (fiscal sustainability) dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (4) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (5) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; serta (6) Mempercepat pembangunan di provinsi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh, terutama melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. DIREKTORAT P-APBN 215 TRANSFER KE DAERAH
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 195 and 196: - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198: - - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 229: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?