klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
d. Volume BBM bersubsidi yaitu jumlah bahan bakar yang dipasarkan dan menyangkut hajat
hidup orang banyak sehingga perlu untuk disubsidi. Volume BBM bersubsidi termasuk volume
Bahan Bakar Nabati (BBN) dan LPG tabung 3 kg.
e. Harga jual BBM bersubsidi.
f. Jenis BBM yang disubsidi.
Perhitungan Subsidi BBM dirumuskan sebagai berikut:
[Harga Patokan BBM – (Harga jual eceran BBM - Pajak)] x volume BBM
Harga patokan BBM adalah harga yang dihitung berdasarkan MOPS (Mid Oil Platt’s Singapore)
ditambah α (alpha) BBM (biaya distribusi dan margin).
Harga jual eceran BBM merupakan harga jual eceran per liter BBM dalam negeri.
Pajak yang dimaksud terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB), kecuali minyak tanah tidak dikenakan PBBKB.
Perkiraan MOPS sendiri dihitung dengan formula: perkiraan ICP ditambah (delta) MOPS dimana
MOPS adalah rata-rata selisih realisasi ICP dikurangi dengan realisasi MOPS.
Sejak APBN-P 2011, Pajak DTP untuk subsidi BBM dimasukkan dalam pos Subsidi BBM, dengan
formula :Subsidi BBM x 10%
Stakeholder yang terkait dengan subsidi BBM:
a. Direktorat jenderal Migas, Kementerian ESDM
b. BPH Migas
c. PT Pertamina
d. Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran
Tabel 5.10
Perkembangan Harga Eceran BBM Bersubsidi Tahun 2006-2011
(Rupiah/Liter)
Uraian
1 Jan 2006 - 23
Mei 2008
24 Mei - 30 Nov
2008
1 Des - 14 Des
2008
15 Des 2008 -
14 Jan 2009
15 Jan 2009 -
Sekarang
1. Premium 4.500 6.000 5.500 5.000 4.500
2. Solar 4.300 5.500 5.500 4.800 4.500
3. Minyak Tanah 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500
Sumber : Kementerian ESDM
DIREKTORAT P-APBN
143
BELANJA PEMERINTAH PUSAT