klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Tabel 5.4
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2013
Tahun
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi
Anggaran
(Rp triliun)
2010
Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2010 akan difokuskan
untuk:
1. Meneruskan/meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat seperti PNPM,
BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH, dan berbagai subsidi lainnya
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, pertanian, dan energi, serta proyek padat
karya dan stimulus fiskal bila diperlukan
3. Mendorong revitalisasi industri, pemulihan dunia usaha termasuk melalui pemberian
insentif perpajakan dan bea masuk
4. Meneruskan reformasi birokrasi
5. Meningkatkan anggaran operasional, pemeliharaan dan pengadaan alutsista
6. Menjaga anggaran pendidikan tetap 20 persen
7. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan
perubahan iklim, termasuk dalam pengurangan resiko bencana.
697,4
2011
- Tahun 2011 mulai menerapkan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka
penganggaran jangka menengah
- Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk mencapai tujuh sasaran utama,
yaitu;
1. Menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh
pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energi;
2. Perlindungan sosial melalui BOS dan Jamkesmas;
3. Pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri;
4. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. Perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan;
6. Penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; dan
7. Pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu.
- Peningkatan belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran:
1. Menunjang pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar atau
infrastruktur (irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air).
2. Mengatasi hambatan dan sumbatan yang memacetkan pembangunan infrastruktur
(bottleneck) , dan keterlambatan (backlog) dalam proses pembangunan infrastruktur.
3. Memantapkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan ketahanan energi nasional,
serta menjamin ketersediaan air baku dan pengendalian banjir.
883,5
DIREKTORAT P-APBN
122
BELANJA PEMERINTAH PUSAT