klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Tabel 5.2 Perubahan Format Belanja Pemerintah Pusat
Format Lama
‣ Klasifikasi Jenis Belanja
• Dual Budgeting
• Belanja pusat terdiri 6 jenis belanja
(termasuk belanja pembangunan)
‣ Klasifikasi Organisasi
• Tidak tercantum dalam NK dan UU APBN
tetapi hanya tercantum dalam buku satuan
3 yang ditetapkan dengan Keppres
‣ Klasifikasi Sektor
• terdiri atas 20 sektor dan 50 subsektor
• Program merupakan rincian dari sektor
pada pengeluaran rutin dan pembangunan
• Nama-nama program antra pengeluaran
rutin dan pengeluaran pembangunan agak
berbeda
‣ Dasar Alokasi
• Alokasi anggaran berdasarkan sektor
subsektor dan program
Format Baru
‣ Klasifikasi Jenis Belanja
• Unified Budgeting
• Belanja pusat terdiri dari 8 jenis belanja
‣ Klasifikasi Organisasi
• Dengan organisasi pengguna anggaran
belanja negara tercantum dalam NK dan UU
APBN.
Jumlah kementerian negara/lembaga
disesuaikan dengan yang ada
‣ Klasifikasi Fungsi
• terdiri atas 11 fungsi dan 79 subfungsi
• Program pada masing-masing kementerian
negara/lembaga dikompilasi sesuai dengan
fungsinya
• Nama-nama program telah disesuaiakan
dengan unified budget
‣ Dasar Alokasi
• Alokasi anggaran berdasarkan program
kementerian negara/lembaga
Konversi belanja negara menurut klasifikasi ekonomi dari format lama ke format baru dapat dilihat
pada Bab I tabel 1.3.
5.3 Reformasi Manajemen Keuangan Negara
Seiring dengan ditetapkannya paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu: (1)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah
memulai langkah reformasi manajemen keuangan negara pada keseluruhan aspek pengelolaan
keuangan negara, yang mencakup penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan reformasi dimaksud diharapkan dapat
menjadikan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih mandiri, transparan, dan akuntabel. Hal
ini penting, sebagai upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran secara sungguhsungguh,
yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Dalam bidang penyusunan anggaran, dalam upaya menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), perubahan dilakukan atas penyelenggaraan sistem
penganggaran, yang dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu:
DIREKTORAT P-APBN
116
BELANJA PEMERINTAH PUSAT