klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
APPENDIKS
Penjelasan Anggaran Tematik Dalam APBN
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan klasifikasi belanja
negara dalam APBN menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi
merupakan rincian belanja untuk masing-masing bagian anggaran kementerian negara/lembaga (K/L)
maupun bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN). Sementara itu, klasifikasi belanja
menurut fungsi merupakan rincian belanja atas 11 fungsi yang menggambarkan berbagai aspek
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan
kesejahteraan rakyat yang meliputi: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan,
(4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan
budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, klasifikasi ekonomi
merupakan rincian belanja pemerintah pusat atas delapan jenis belanja, yang meliputi: belanja pegawai;
belanja barang; belanja modal; pembayaran bunga utang; subsidi; belanja hibah; bantuan sosial; dan
belanja lain-lain.
Namun dalam pembahasan dan analisis program-program pembangunan nasional dan anggaran, data
mengenai perkembangan alokasi dan realisasi anggaran dalam APBN terkait dengan kegiatan pada
bidang-bidang tertentu, juga dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Anggaran bidang tertentu
(tematik) tersebut perlu disiapkan sebagai upaya untuk mendukung penerapan performance based
budgeting, dalam arti penganggaran yang telah dan akan dilakukan disertai dengan capaian dan target
yang akan dihasilkan di bidang-bidang tertentu. Selain itu, informasi mengenai anggaran tematik juga
dapat digunakan untuk menunjukkan pertanggungjawaban dan/atau komitmen Pemerintah atas targettarget
pembangunan Nasional.
Anggaran tematik dalam APBN dikompilasi secara komprehensif, sehingga tidak hanya mencakup
belanja negara, namun juga mencakup pembiayaan anggaran, serta memungkinkan adanya
program/kegiatan yang dapat dikategorikan dalam satu jenis atau lebih anggaran tematik. Informasi
mengenai anggaran tematik diharapkan dapat memperkaya dan memperluas persepsi masyarakat
mengenai peranan dan upaya Pemerintah melalui kebijakan anggaran dalam melaksanakan programprogram,
dan mencapai tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan. Beberapa informasi terkait
anggaran bidang tertentu dalam APBN yang cukup strategis adalah anggaran infrastruktur, anggaran
kemiskinan, anggaran kesehatan, anggaran tanggap perubahan iklim dan anggaran ketahanan pangan.
DIREKTORAT P-APBN
APPENDIKS