klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
PROSES PEMBAHASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RAPBN
BERDASARKAN UU 17 TAHUN 2003 , UU NO.27 TAHUN 2009 DAN TATIB DPR RI TAHUN 2009
PERTENGAHAN MEI
Kepres ttg RKP disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama
DPR
Ayat (2) Pasal 151 Tatib DPR RI; Pasal 7 PP No 20 Tahun 2004
MINGGU II-IV JUNI
Rapat Panja-Panja:
Pembahasan RKP dan Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
(Ayat (8) Pasal 152 Tatib DPR RI)
MINGGU IV JUNI
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah
(Menkeu & Menteri PPN/Kepala Bappenas) dan
Gubernur Bank Indonesia:
Laporan dan pengesahan hasil panja-panja ttg RKP dan
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
dalam RAPBN
(Ayat (3) Pasal 151 & Ayat (8); Pasal 152 Tatib DPR RI)
20 MEI ATAU SATU HARI SEBELUMNYA
(JIKA TANGAL TERSEBUT JATUH PADA HARI LIBUR)
RAPAT PARIPURNA
Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN
yang meliputi:
1. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal;
2. Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran K/L;
3. Rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan
(Pasal 13 UU 17/2003; Ayat (1)&(2) Pasal 156; Pasal 157 UU 27/2009;
Ayat (1), (2), & (3) Pasal 152 Tatib DPR RI)
MINGGU II JUNI
Rapat Intern Badan Anggaran DPR RI
Penyampaian hasil pembahasan Rapat Kerja/RDP Komisi
dengan Mitra Kerjanya
(Ayat (7) Pasal 152 Tatib DPR RI)
MINGGU I JULI
Rapat Kerja/RDP Komisi-Komisi dgn Mitra Kerjanya:
menyempurnakan alokasi anggaran menurut
fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga
sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI
(Ayat (2) Pasal 96 UU 27/2009;
Ayat (2) Pasal 53 Tatib DPR RI)
MINGGU III MEI
RAPAT PARIPURNA
Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal dalam RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah
(Ayat (4) Pasal 152 Tatib DPR RI)
MINGGU I-II JUNI
Raker Komisi I s.d XI Rapat Kerja/Rapat Dengar
Pendapat Komisi-Komisi dgn Mitra Kerjanya:
Membahas Rencana Kerja dan Anggaran K/L
(disampaikan secara tertulis kepada
Badan Anggaran untuk disinkronisasi)
Ayat (3) Dan (4) Pasal 157 UU 27/2009;
Penyampaian hasil sinkronisasi oleh komisi-komisi dengan mitra
kerjanya kepada Badan Anggaran dan Menteri Keuangan untuk
bahan penyusunan RUU APBN & Nota Keuangannya
(ayat (2) Pasal 96 UU 27/2009; Ayat 53 Tatib DPR RI)
MINGGU IV MEI
RAPAT PARIPURNA
Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi atas kerangka
Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN yang
diajukan
oleh Pemerintah
(Ayat (4) Pasal 152 Tatib DPR RI)
MINGGU I JUNI
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah
(Menteri Keuangan & Menteri PPN/Kepala Bappenas) dan
Gubernur Bank Indonesia:
Penyampaian RKP & Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal dalam RAPBN dan pembentukan Panja
(Pasal 158 27/2009,; Pasal 65 dan 66
PALING LAMBAT JULI
RAPAT PARIPURNA :
Penyampaian laporan hasil pembahasan tentang RKP dan
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN di Badan Anggaran
(Ayat (9) & (11) Pasal 152 Tatib DPR RI)
PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Gambar 2.4. Proses Perencanaan Menghasilkan RKP Hasil Kesepakatan
DIREKTORAT P-APBN
38
SIKLUS APBN