klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
5.6.5.2 Subsidi Listrik
Dalam rangka menyediakan kebutuhan energi listrik yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas,
Pemerintah memberikan subsidi listrik diperuntukkan bagi pelanggan listrik tertentu yang menjadi
sasaran subsidi, yaitu kelompok pelanggan sosial (S1 dan S2), rumah tangga (R1), bisnis (B1),
dan industri (I1) dengan daya terpasang sampai dengan 900 VA. Subsidi diberikan dalam bentuk
penetapan tarif dasar listrik (TDL) yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari
harga pokok produksinya pada golongan tarif tersebut, sehingga akan lebih mencerminkan
keadilan dan pemerataan. Subsidi listrik ini disalurkan melalui PT PLN.
Perhitungan subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata
(Rp/kwh) dari masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kwh) untuk masingmasing
golongan tarif. Biaya pokok produksi (BPP) listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik
oleh PT PLN untuk melaksanakan kegiaan operasi mulai dari pembangkitan, penyaluran (tansmisi)
sampai dengan pendistribusian kepada pelanggan.
100.0
Grafik 5.10.
Perkembangan Subsidi Listrik 2001-2012 Tahun 2001-2012
40.0
(Rp Triliun)
80.0
60.0
40.0
20.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
(%)
0.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
LKPP
Unaudited
Subsidi Listrik 4.6 4.1 3.8 2.3 8.9 30.4 33.1 83.9 49.5 57.6 90.4 65.0
% thd Belanja Subsidi 6.0 9.4 8.6 2.5 7.3 28.3 22.0 30.5 35.9 29.9 30.6 26.5
2012
APBN-P
0.0
Besarnya peningkatan atau penurunan beban subsidi listrik dipengaruhi oleh:
1. perkembangan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,
2. harga minyak mentah Indonesia (ICP),
3. kebijakan tarif tenaga listrik (TTL),
DIREKTORAT P-APBN
145
BELANJA PEMERINTAH PUSAT