klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA bersumber dari rupiah murni dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBN pada DIPA Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan atau bagian anggaran lain yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara. Lima ( 5 ) Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir adalah: a. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) PIP merupakan satker yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Kegiatan utama dari PIP adalah Pengelolaan investasi Pemerintah Pusat. Dalam kaitannya dengan dengan Dana Bergulir, PIP mengelola Dana Bergulir Geothermal. b. Pusat Pembiyaan Perumahan (PPP) BLU PPP merupakan satker yang berada dibawah Kementerian Perumahan Rakyat, yang memiliki tugas pokok dalam rangka pelaksanaan kebijakan fasilitas likuiditas adalah menggalang, mengelola, dan menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan tujuan untuk meningkatkan akses kepada sumber pembiayaan perumahan. c. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) Pusat P2H merupakan satker yang berada dibawah Kementerian Kehutanan. Pusat P2H melaksanakan kegiatan utamanya yaitu penyaluran pinjaman dana bergulir untuk pembangunan hutan tanaman baik oleh BUMN/BUMD/Swasta/Koperasi maupun Kelompok Tani Hutan. d. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB KUMKM) LPDB KUMKM merupakan Satker yang berada dibawah Kementerian Koperasi dan UKM. Kegiatan Utama dari LPDB KUMKM adalah menyalurkan dan memanfaatkan dana bergulir dalam rangka pembiayaan berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai kebutuhan KUMKM. e. Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BP Set BPJT) BPJT berwenang untuk melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Dana bergulir yang dikelola oleh BLU BP Set. BPJT merupakan dana talangan untuk memperlancar proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Kegiatan Utama dari BP Set. BPJT adalah menyalurkan dana pengadaan tanah jalan tol kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). DIREKTORAT P-APBN 260 PEMBIAYAAN ANGGARAN
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 7.3.6 Kewajiban Penjaminan Dana Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/kredit untuk proyekproyek pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan PT PLN (Persero) dalam memperoleh kredit yang diharapkan dapat menurunkan biaya modal proyek. Dengan penjaminan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penyelesaian Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW dalam rangka mengatasi kekurangan pasokan listrik nasional. Sebagai konsekuensi pemberian jaminan ini, ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, maka Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah kepada kreditor ini akan diperhitungkan sebagai utang PT PLN (Persero) kepada Pemerintah. Dana kewajiban penjaminan mulai dianggarkan pada APBN tahun 2007. Kewajiban penjaminan untuk PDAM dialokasikan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat. Dana penjaminan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM. Sementara itu, PDAM juga diberikan subsidi bunga oleh Pemerintah pusat atas kewajiban pembayaran kredit investasi PDAM kepada bank. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Dana penjaminan kepada PDAM akan diberikan dalam hal PDAM gagal membayar atas sebagian atau seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo. DIREKTORAT P-APBN 261 PEMBIAYAAN ANGGARAN
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
- DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198:
- - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 275: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?