klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Grafik tersebut di atas menggambarkan Pemerintah mempunyai peran utama dalam hal
kesinambungan pembayaran manfaat pensiun. Pemerintah dituntut untuk menjaga terpenuhinya
pembayaran manfaat pensiun pensiunan pegawai negeri sipil yang berjumlah lebih dari dua juta orang.
Diantara penyebab naiknya beban APBN setiap tahun untuk pembayaran manfaat pensiun adalah
jumlah pensiunan yang meningkat setiap tahunnya dan kebijakan kenaikan pensiun pokok yang
mengikuti kenaikan gaji pokok PNS. Dengan kondisi tersebut, akan terjadi peningkatan yang signifikan
beban APBN untuk pembayaran manfaat pensiun di masa mendatang dimana jumlah pensiunan dalam
kurun waktu 5-10 tahun ke depan hampir sama dengan jumlah pegawai negeri sipil yang aktif.
Mengingat kondisi pendanaan yang semakin meningkat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya untuk
melakukan evaluasi penyelenggaraan program pensiun PNS. Upaya untuk melakukan perubahan
tersebut merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai evaluasi atas pelaksanaan pembayaran manfaat
pensiun yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun atau sejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969
ditetapkan. Terlebih dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, di mana program pensiun pegawai negeri sipil merupakan bagian yang harus
ditransformasikan ke dalam penyelenggaraan program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh
BPJS Ketenagakerjaan. Selain hal tersebut, perubahan program pensiun pegawai negeri sipil juga perlu
diselaraskan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan
demikian, upaya perubahan tersebut setidak-tidaknya menyangkut dua isu pokok yaitu perubahan
desain program pensiun dan kesinambungan pendanaan program pensiun.
Beberapa hal yang mengemuka untuk dilakukan perubahan desain pensiun adalah skema pensiun
(apakah menggunakan skema manfaat pasti atau skema iuran pasti), dasar pensiun (apakah
didasarkan pada gaji pokok terakhir atau rata-rata penghasilan dalam kurun waktu tertentu, misal ratarata
penghasilan 3-5 tahun terakhir), perubahan usia pensiun pegawai negeri sipil (disesuaikan dengan
tingkat harapan hidup), sumber pendanaan (apakah peserta yang mengiur atau peserta dan pemerintah
yang mengiur), peran Pemerintah Daerah dalam mendukung program pensiun mengingat kurang lebih
75% peserta adalah PNS Daerah, serta cut off date atau skema pemberlakuan desain baru bagi PNS
lama dan PNS baru.
DIREKTORAT P-APBN
133
BELANJA PEMERINTAH PUSAT