klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
a. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;
b. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai
meninggal dunia;
c. Pensiun janda/duda,diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau
menikah lagi;
d. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun,
bekerja, atau menikah; atau
e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Jaminan Kematian
Program Jaminan Kematian adalah program jangka pendek
sebagai pelengkap progam jaminan hari tua, yang dibiayai
dari iuran dan hasil pengelolaan dana santunan kematian,
serta manfaat diberikan kepada keluarga atau ahli waris
yang sah pada saat peserta meninggal dunia. Peserta
jaminan kematian adalah setiap orang yang telah
membayar iuran. Bagi pekerja penerima upah, iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan
dan iuran ditanggung oleh pemberi kerja. Bagi pekerja tidak menerima upah, besar iuran dalam
jumlah nominal, dibayar oleh peserta dan ditetapkan oleh Pemerintah.
5.6.8 Belanja Lain-Lain
Tentang Belanja Lain-Lain
Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2011, pengertian belanja lain – lain adalah semua pengeluaran atau
belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membiayai keperluan lembaga yang belum
mempunyai kode bagian anggaran, keperluan yang bersifat ad hoc (tidak terus menerus),
kewajiban Pemerintah berupa kontribusi atau iuran kepada organisasi/lembaga keuangan
internasional yang belum ditampung dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga, dan
dana cadangan risiko fiskal serta mengantisipasi kebutuhan mendesak.
Menurut PMK Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, belanja lain – lain adalah pengeluaran
negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan
belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
DIREKTORAT P-APBN
174
BELANJA PEMERINTAH PUSAT