klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Biaya Non Operasional Kegiatan Tusi atau Pelayanan Kegiatan Prioritas Nasional atau Kebijakan Pemerintah Output dlm rangka regulasi Output dlm rangka pelayanan Output dlm rangka pemenuhan Infrastruktur Output dlm rangka Infrastruktur Output dlm rangka pelayanan kpd Publik Output dlm rangka penyediaan akses pendidikan dan kesehatan • Standar Biaya Masukan (SBM); • SK dr Presiden, Menteri, KPA; • UU, PP, Keppres; • Komponen-komponen; • Standar Biaya Keluaran (SBK); • Harga kontrak tahun sebelumnya; • Dll. • Standar Biaya Masukan (SBM); • SK dr Presiden, Menteri, KPA; • UU, PP, Keppres; • Komponen-komponen; • Standar Biaya Keluaran (SBK); • Harga kontrak tahun sebelumnya; • Data terkait; • Jumlah target kinerja; • Cost index; • Dll. Output dlm rangka pengentasan kemiskinan Gambar 5.6 Biaya Nonoperasional 2. Inisiatif Baru (New Initiative) New initiative adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. New initiative dapat berupa penambahan program (fokus prioritas/outcome/kegiatan/output baru, penambahan volume target, atau percepatan pencapaian target. Alokasi anggaran New initiative tersebut berdasarkan proposal anggaran New initiative yang telah disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. K/L juga menggunakan hasil monitoring evaluasi kinerja K/L atas alokasi anggaran tahun sebelumnya (pasal 3 ayat 3 PMK 249 tentang Tata cara Monitoring dan Evaluasi kinerja K/L), sebagai peningkatan kualitas pengalokasian anggaran dalam RKAKL tahun yang akan datang berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian keluaran. DIREKTORAT P-APBN 184 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA K/L menyusun rencana kerja secara berjenjang sampai pada tingkat satuan kerja, sehingga masingmasing satuan kerja dapat menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja atas keluaran yang dihasilkan. Hal ini perlu ditekankan dikarenakan setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab secara operasional atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana kerja disusun dalam kurun waktu antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun penyusunan anggaran. Hasil renja dikompilasi Bappenas sebagai Lampiran I, II dan III Draft keppres RKP. Berdasarkan PPKF, pengalokasian anggaran dalam pagu indikatif disesuaikan dengan kebijakan yng diambil oleh Pemerintah, seperti kenaikan gaji, inflasi, dan remunerasi. Selanjutnya alokasi tersebut disampaikan Kemenkeu sebagai Pagu Anggaran. Pada bulan Juli, K/L menyesuaikan rencana kerja yang disusun menjadi suatu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setelah menerima surat edaran mengenai pagu anggaran yang disampaikan Kementerian Keuangan atas pembahasan antara pemerintah dengan DPR mengenai kebijakan umum dan prioritas anggaran. Kementerian negara/lembaga membahas Rencana Kerja dan Anggaran tersebut dengan komisi kerja terkait di DPR untuk menyesuaikan rencana kerja dengan anggaran yang diterima sesuai prioritas. Pembahasan K/L dengan komisi terkait tersebut dilakukan secara simultan dengan Pembahasan Panitia Anggaran DPR – Pemerintah (Menteri Keuangan). JANUARI – APRIL MEI – AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER (4) (8) (9) DPR Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP Pembahasan RKA-KL PEMBAHASAN RAPBN UU APBN KABINET/ PRESIDEN Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran (7) NOTA KEUANGAN RAPBN DAN LAMPIRAN (11) KEPPRES TENTANG RINCIAN APBN KEMENTRIAN PEREN- CANAAN Kementrian Keuangan SEB PRIORITAS PROGRAM DAN INDIKASI PAGU (2) SE PAGU SEMENTARA PENELAAHAN KONSISTENSI DENGAN RKP (6) (5) LAMPIRAN RAPBN (HIMPUNAN RKAKL) PENELAAHAN KONSISTENSI DENGAN PRIORITAS ANGGARAN (10) RANCANGAN KEPPRES TTG RINCIAN APBN (13) PENGESAHAN Kement. Negara/ Lembaga Renstra KL (1) Rancangan Renja KL (3) RKA-KL (12) KONSEP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (14) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Gambar 5.7 Proses Penyusunan Anggaran DIREKTORAT P-APBN 185 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 195 and 196: - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198: - - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 199: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?