klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 6.2 Transfer ke Daerah Definisi: Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Ruang lingkup: Transfer ke Daerah terdiri atas; (i) Dana Perimbangan, yang meliputi DBH, DAU, dan DAK; dan (b) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, yang meliputi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian (lihat Bagan 6.1). 6.2.1 Dana Perimbangan Definisi: Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. TRANSFER KE DAERAH Dana Perimbangan Dana Otsus & Penyesuaian Gambar 6.1 Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah Dana Otsus Dana Penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Otsus PAPUA Dana Otsus PAPUA BRT Dana Otsus ACEH Dana Infras Otsus Papua Dana Infras Otsus Papua BRT Tunjangan Profesi Guru PNSD Tamb Penghasilan Guru PNSD Dana Insentif Daerah (DID) Bantuan Op Sek (BOS) Ruang Lingkup: Dana Perimbangan terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil (DBH), (b) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (c) Dana Alokasi Khusus (DAK). 6.2.1.1 Dana Bagi Hasil Definisi: Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2012 mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. DIREKTORAT P-APBN 216 TRANSFER KE DAERAH
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Prinsip DBH By origin Daerah penghasil mendapat porsi yang lebih besar dari daerah lain yang berada dalam provinsi tersebut (pemerataan). Realisasi Penyaluran keseluruhan DBH didasarkan pada realisasi penerimaannya. Komponen DBH DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut: DBH Pajak, yang meliputi: - DBH PPh Pasal 25 WPOPDN dan PPh Pasal 21. - DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB). - DBH Cukai Hasil Tembakau. DBH Sumber Daya Alam, yang meliputi: - DBH Pertambangan Minyak Bumi. - DBH Pertambangan Gas Bumi. - DBH Pertambangan Umum. - DBH Kehutanan - DBH Perikanan. - DBH Pertambangan Panas Bumi. Faktor-faktor Penentu Perhitungan DBH diformulasikan sesuai UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU No. 39/2007 tentang Perubahan UU No. 11/1995 tentang Cukai. Perhitungan DBH Pajak dirinci: - DBH PPh Psl 21 & Psl 25/29 = 20% X penerimaan PPh. - DBH PBB = penerimaan PBB - Biaya Pungut. - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) = 2% X penerimaan CHT. - DBH Sumber Daya Alam (SDA) dirinci: - DBH Minyak dan Gas Bumi dihitung oleh Direktorat PNBP (tanpa formula). - DBH Pertambangan Umum = 80% dari penerimaan Pertambangan Umum. - DBH Provisi Sumber Daya Hutan = 80% X penerimaan PSDH. - DBH Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan = 80% X penerimaan IIUPH. DIREKTORAT P-APBN 217 TRANSFER KE DAERAH
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 195 and 196: - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198: - - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 231: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?