klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Perkembangan Subsidi Grafik Pangan 5.11. 2001-2012
Perkembangan Subsidi Pangan 2001-2012
30.0
12.0
10.0
(Rp Triliun)
20.0
8.0
6.0
(%)
10.0
4.0
2.0
0.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
LKPP
Unaudited
Subsidi Pangan 2.4 4.5 4.7 4.8 6.4 5.3 6.6 12.1 13.0 15.2 16.5 20.9
% thd Belanja Subsidi 3.1 10.3 10.7 5.3 5.3 5.0 4.4 4.4 9.4 7.9 5.6 8.5
2012
APBN-P
0.0
5.6.5.4 Subsidi Pupuk
Beban subsidi ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintah dalam rangka
penyediaan pupuk bagi petani dengan harga jual pupuk yang lebih rendah dari harga pasar.
Tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau oleh
petani, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani, dan mendukung program
ketahanan pangan.
Beban subsidi pupuk dipengaruhi oleh:
a. biaya pengadaan pupuk yang bersubsidi yang merupakan selisih antara harga eceran tertinggi
(HET) dengan harga pokok produksi (HPP), dan
b. volume pupuk yang memperoleh subsidi.
Khusus untuk urea, HET dipengaruhi oleh pasokan gas bagi produsen pupuk. Oleh karena harga
gas diperhitungkan dalam dolar (US$/MMBTU(million metric British thermal unit)), maka besaran
subsidi pupuk urea juga dipengaruhi oleh kurs dolar. Selain HET, HPP, harga gas, dan kurs,
subsidi pupuk juga dipengaruhi oleh biaya transportasi ke daerah terpencil dan biaya pengawasan.
Besaran HET dan HPP serta volume pupuk bersubsidi ditentukan oleh Menteri Pertanian. Mulai
TA. 2009, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk organik dalam rangka
mengurangi ketergantungan petani pada pupuk anorganik.
Perhitungan subsidi pupuk berdasarkan selisih antara harga pokok produksi (HPP) dengan harga
eceran tertinggi (HET) dikalikan dengan volume pupuk bersubsidi. Dengan demikian apabila kita
DIREKTORAT P-APBN
148
BELANJA PEMERINTAH PUSAT