klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA meningkat menjadi Rp266,9 triliun pada tahun 2011. Alokasi anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat meningkat dari Rp90,6 triliun menjadi Rp105,4 triliun. Alokasi anggaran pendidikan pada Pemerintah Pusat digunakan antara lain untuk bantuan operasional sekolah (BOS), penyediaan beasiswa untuk siswa/mahasiswa kurang mampu, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, serta pembangunan prasarana pendukung dan pemberian tunjangan profesi guru. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah antara lain terdiri dari bagian anggaran yang dialokasikan pada DBH, DAU, DAK, Dana Otsus dan Dana Penyesuaian. Bagian anggaran pendidikan dalam DBH terdiri atas bagian DBH pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Penghitungan DBH pendidikan tersebut berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Bagian anggaran pendidikan dalam DAU terdiri atas DAU untuk gaji pendidik dan DAU untuk non gaji. Bagian anggaran pendidikan dalam DAK ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR. Bagian anggaran pendidikan dalam otonomi khusus dihitung berdasarkan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan pasal 182 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bagian anggaran pendidikan dalam dana penyesuaian antara lain terdiri atas tunjangan profesi guru, dana tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dan bantuan operasional sekolah (BOS) yang penghitungannya bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dana insentif daerah yang penggunaannya ditujukan terutama untuk pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Dari tahun 2009-2011, alokasi anggaran pendidikan pada transfer ke daerah juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp117,7 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp157,0 triliun pada tahun 2011. Alokasi anggaran tersebut sebagian besar disalurkan melalui DAU sebesar 69,8 persen; dana penyesuaian sebesar 21,2 persen, DAK sebesar 6,6 persen, Dana Otsus sebesar 1,8 persen dan sisanya DBH sebesar 0,5 persen. Pengalokasian anggaran untuk BOS melalui transfer ke daerah dilakukan mulai tahun 2011, yang sebelumnya dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat. Anggaran pendidikan pada transfer ke daerah tersebut antara lain digunakan untuk membayar tunjangan profesi guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik, dana tambahan penghasilan guru PNSD bagi guru yang belum mendapat tunjangan profesi, penyaluran BOS, peningkatan wajib belajar sembilan tahun dan rehabilitasi ruang kelas. Selanjutnya, anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN) terdiri atas dana abadi (endowment funds) pendidikan dan dana cadangan pendidikan, dimana dana tersebut dikelola oleh BLU bidang pendidikan yaitu DIREKTORAT P-APBN 204 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang merupakan satker dari Kementerian Keuangan. Endowment Fund adalah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity). Sedangkan Dana Cadangan Pendidikan adalah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pengelolaan DPPN tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan. Penyediaan DPPN ini dimulai tahun 2010 sebesar Rp1,0 triliun, kemudian tahun 2011 sebesar Rp2,6 triliun, dan tahun 2012 sebesar Rp7,0 triliun, sehingga total dana pokok DPPN yang bersumber dari APBN sampai dengan tahun 2012 berjumlah Rp10,6 triliun Pada tahun 2012, anggaran pendidikan diarahkan untuk mencapai tema prioritas bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan bidang pendidikan pada tahun 2012 diarahkan pada: 1. peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; 2. peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah, 3. peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, 4. peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, 5. peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal dan informal, 6. pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, 7. pemantapan pendidikan karakter bangsa, 8. peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, dan 9. peningkatan budaya gemar membaca dan layanan perpustakaan. Demi terwujudnya tema prioritas bidang pendidikan tersebut, maka alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 adalah sebesar Rp310,8 triliun (20,2 persen), yang terdiri dari anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp117,2 triliun; anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp186,6 triliun dan anggaran pendidikan melalui DIREKTORAT P-APBN 205 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 195 and 196: - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198: - - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 219: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?