klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
7.3.3 Investasi Pemerintah
Latar Belakang:
Dalam rangka pelaksanaan tugas memajukan kesejahteraan umum, pemerintah perlu
mendorong pertumbuhan ekonomi guna menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif dan
lapangan kerja;
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemerintah dapat melakukan investasi
jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
Investasi dimaksud harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dirasakan
manfaatnya oleh, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat banyak;
Ruang Lingkup Investasi Pemerintah:
Investasi Surat Berharga meliputi pembelian saham dan pembelian surang utang.
Investasi Langsung meliputi:
- penyertaan modal, dan
- pemberian pinjaman.
Investasi langsung dapat dilakukan dengan cara
- Kerjasama antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU dengan pola
kerjasama antara Pemerintah dengan swasta (public private partnership/PPP).
- Kerjasama antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah
Propinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, badan hukum asing (Non-public private partnership/PPP)
Investasi langsung yang dimaksud di atas meliputi bidang infrastruktur sedangkan pada bidang
lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Kebijakan Umum Investasi Pemerintah:
Kegiatan Investasi Pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan publik;
Investasi Pemerintah dalam bentuk portofolio dilakukan sepanjang kondisi APBN
memungkinkan
Kegiatan investasi pemerintah, terutama yang menyangkut penyediaan infrastruktur, dapat
dilakukan dengan pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat (PPP);Kerjasama antara
pemerintah dan masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip: adil, transparan,
akuntabilitas, persaingan yang sehat, dan saling menguntungkan;
Dalam penyediaan infrastruktur berbasis PPP dilakukan pembagian risiko (risk sharing) sesuai
dengan porsinya masing-masing.
Sumber dana Investasi Pemerintah:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
keuntungan investasi terdahulu;
dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
254
DIREKTORAT P-APBN
PEMBIAYAAN ANGGARAN