klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Perkembangan Dana Otonomi Khusus dari tahun 2001 sampai dengan APBN-P tahun 2012
sebagaimana tercermin pada Grafik 6.2.
6.2.2.2 Dana Penyesuaian
Definisi: Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam
rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan.
Ruang lingkup dan penggunaan Dana Penyesuaian:
a. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD diberikan kepada guru-guru PNSD yang sudah
mempunyai sertifikat pendidik sebesar 1 (satu) kali gaji pokok;
b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan kepada guru-guru PNSD yang belum
memiliki sertifikat pendidik;
c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama digunakan untuk biaya nonpersonalia bagi
satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan
untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan;
d. Dana insentif daerah (DID) untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan
kriteria daerah berprestasi yang antara lain telah memenuhi kriteria utama, dan kriteria kinerja;
serta
e. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) merupakan dana yang bersumber
dari pinjaman program yang digunakan dalam rangka memperkuat transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan DAK khususnya bidang infrastruktur.
Faktor-faktor Penentu Dana Penyesuaian, antara lain (a) jumlah guru bersertifikat pendidik dan
jumlah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik; serta (b) jumlah sekolah SD dan SMP.
Stakeholders Penentu Dana Penyesuaian, antara lain meliputi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, serta Kementerian Keuangan.
Perkembangan Dana Penyesuaian:
a. Dalam tahun 2002, realisasi Dana Penyesuaian, yang hanya berupa dana penyeimbang,
mencapai Rp2,4 triliun.
DIREKTORAT P-APBN
228
TRANSFER KE DAERAH