klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA kementerian/lembaga terkait dan tidak menjadi bagian dari penerimaan APBD. Secara keseluruhan, dana APBN yang digunakan untuk mendanai kegiatan di daerah, baik berupa Transfer ke Daerah maupun anggaran dari kementerian/lembaga, jumlahnya saat ini hampir mencapai 60 persen dari total belanja dalam APBN. Adanya alokasi dana Transfer ke Daerah dan pemberian diskresi kepada daerah untuk mengelola perpajakan daerah, pinjaman dan hibah daerah tersebut menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Komitmen Pemerintah tersebut harus diimbangi dengan kesungguhan dari Pemda untuk mengelola APBD secara sehat berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan akuntabilitas dari segenap aparatur pemerintahan di daerah. Ekspansi APBD karena meningkatnya sumber-sumber pendanaan harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja daerah (quality of spending), sehingga sumber-sumber dana yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanai program dan kegiatan yang mempunyai nilai tambah yang besar bagi masyarakat. DIREKTORAT P-APBN 232 TRANSFER KE DAERAH
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA BAB VII PEMBIAYAAN ANGGARAN 7.1 Pendahuluan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Definisi pembiayaan tersebut sesuai menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Kebutuhan pembiayaan anggaran utamanya diperlukan dalam rangka : (1) menutup defisit APBN, (2) memenuhi kewajiban Pemerintah, utamanya untuk pembayaran cicilan pokok (amortisasi) utang luar negeri dan dalam negeri, pembayaran jatuh tempo pokok utang, serta pembelian kembali (buy back) surat berharga negara, (3) membiayai pengeluaran pembiayaan utamanya untuk penerusan pinjaman, Penyertaan Modal Negara (PMN), investasi pemerintah, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban penjaminan pemerintah, dan pemberian pinjaman. Secara umum kebijakan pembiayaan anggaran telah diatur atau dibatasi oleh peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai penjelasan pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Sebaliknya, dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Secara akuntansi, suatu anggaran akan selalu dalam keadaan seimbang, yaitu incomings sama dengan outgoings. Kondisi defisit atau surplus anggaran dalam hal ini akan ditandai oleh adanya item-item penyeimbang (balancing items) baik dalam incoming ataupun outgoing, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan. Jika penerimaan anggaran Pemerintah dinyatakan dengan T dan pengeluarannya dinyatakan dengan G, maka kondisi defisit anggaran dapat dinyatakan dalam bentuk G-T dengan G yang lebih besar dari pada T. Secara verbal defisit dapat didefinisikan sebagai nilai atau tingkat penerimaan anggaran Pemerintah yang lebih kecil daripada pengeluarannya, untuk selanjutnya dibiayai dengan beberapa macam mekanisme. DIREKTORAT P-APBN 233 PEMBIAYAAN ANGGARAN
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
- DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198: - - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 199 and 200: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 247: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?