klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
4.4.7 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara, di
luar penerimaan perpajakan. PNBP telah mengalami beberapa kali perubahan klasifikasi sejalan
dengan jumlah dan kontribusinya dalam pendapatan negara. Sebelum tahun anggaran 2000,
PNBP dicatat terpisah dari penerimaan migas dan menjadi bagian dari penerimaan nonmigas.
Sejak tahun anggaran 2000, PNBP menampung juga penerimaan migas karena dominasi
penerimaan migas yang semakin menurun dalam penerimaan negara, dan peranannya diambil
alih oleh penerimaan perpajakan. Sejak tahun 2007, sejalan dengan perubahan status beberapa
rumah sakit Perjan dan satuan kerja (Satker), terdapat pos baru dalam PNBP yaitu pendapatan
Badan Layanan Umum.
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang
tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
Dasar hukum PNBP adalah:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan
Laporan Realisasi PNBP;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran,
dan Penyetoran PNBP yang Terutang;
5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
atas Penetapan PNBP yang Terutang;
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum.
7. Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada masingmasing
kementerian/lembaga.
Berdasarkan jenisnya PNBP terdiri atas penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah
atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP Lainnya, dan pendapatan Badan Layanan
Umum (BLU). Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 1997 PNBP dikelompokkan menjadi 7
kelompok yaitu:
1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
DIREKTORAT P-APBN
101
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH