klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA umum, (7) fungsi kesehatan, (8) fungsi pariwisata dan budaya, (9) fungsi agama, (10) fungsi pendidikan, dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam periode 2006–2011, sebagian besar anggaran belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum yang mencapai rata-rata sekitar 66,8 persen dari total realisasi belanja Pemerintah Pusat tiap tahunnya. Selebihnya, sekitar 33,2 persen dari realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat selama periode tersebut digunakan untuk menjalankan fungsifungsi lainnya. Ilustrasi realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut disajikan dalam grafik berikut: 2012 APBN 2011 LKPP Una… 2010 2009 Grafik 5.18 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2007-2012 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2007 - 2012 965,0 883,6 697,4 628,8 1 PELAYANAN UMUM 2 PERTAHANAN 3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 4 EKONOMI 5 LINGKUNGAN HIDUP 6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 7 KESEHATAN 2008 2007 693,4 504,6 8 PARIWISATA DAN BUDAYA 9 AGAMA 10 PENDIDIKAN - 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 Triliun Rupiah 11 PERLINDUNGAN SOSIAL Dalam grafik di atas terlihat jelas gambaran alokasi anggaran ke-8 fungsi, yaitu: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, dan pariwisata-budaya. Sementara 3 fungsi lainnya (fungsi agama, fungsi perlindungan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup) tidak terlihat karena tidak signifikan secara angka nominal. Selanjutnya, rincian masing-masing fungsi dan perkembangan alokasi anggarannya (hanya untuk beberapa fungsi yang menonjol) dijelaskan sebagai berikut: DIREKTORAT P-APBN 190 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 5.9.1 Belanja Fungsi Pelayanan Umum Anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pelayanan umum dialokasikan melalui kementerian negara/lembaga (K/L) dan non-kementerian negara/lembaga (non K/L), yang terutama digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pelayanan umum tersebut terdiri dari beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri; (2) subfungsi pelayanan umum; (3) subfungsi penelitian dasar dan pengembangan iptek; (4) subfungsi pinjaman pemerintah; (5) subfungsi pembangunan daerah; dan (6) subfungsi pelayanan umum lainnya. Perkembangan realisasi anggaran fungsi pelayanan umum disajikan pada grafik berikut: BELANJA FUNGSI Grafik 5.19. PELAYANAN UMUM, Perkembangan Belanja 2007-2012 Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Pelayanan Umum Tahun 2007-2012 600,0 Pelayanan Umum Lainnya Triliun Rp 500,0 400,0 300,0 Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek Pembangunan Daerah 200,0 Pinjaman Pemerintah 100,0 - 2007 2008 2009 2010 2011*) 2012 APBN LKPP Sumber : Kementerian Keuangan Unaudited Lembaga Eksekutif, Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan LN 5.9.2 Belanja Fungsi Pendidikan Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat merupakan realisasi anggaran pada fungsi pendidikan untuk seluruh K/L, yang terdiri dari beberapa subfungsi, yaitu: subfungsi pendidikan anak usia dini (PAUD), subfungsi pendidikan dasar, subfungsi pendidikan menengah, subfungsi pendidikan nonformal dan formal, subfungsi pendidikan tinggi, subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan, subfungsi DIREKTORAT P-APBN 191 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 195 and 196: - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198: - - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 205: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?