klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Selanjutnya, Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L hasil penelaahan untuk digunakan
sebagai bahan penyusunan nota keuangan, rancangan APBN, rancangan undang-undang tentang
APBN.
Dokumen-dokumen di atas (Himpunan RKA-K/L, Nota Keuangan, dan Rancangan Undang-
Undang tentang APBN) disampaikan presiden ke DPR untuk dilakukan pembahasan bersama
antara pemerintah dengan DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
2.5 PENETAPAN APBN
Proses pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan UU APBN tersebut di atas sampai
dengan adanya penetapan atau penolakan dari DPR, merupakan tahapan penetapan APBN
sebagaimana Gambar 2.8).
Sebagai sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara, APBN harus disetujui oleh
DPR. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Rancangan Undang-
Undang tentang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.
DPR juga dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah defisit anggaran
penerimaan dalam RUU tentang APBN sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit
anggaran.
Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2
(dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau pemerintah
menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang tentang APBN
dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober. Apabila DPR tidak menyetujui RUU tersebut,
Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun
anggaran sebelumnya.
Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan
APBN dan RUU tentang APBN yang sifatnya final. Selanjutnya Menteri/Pimpinan Lembaga
melakukan penyesuaian RKA-K/L dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan tersebut.
Ringkasan proses penetapan APBN sebagaimana Gambar 2.8 sebagai berikut:
1. Presiden menyampaikan RUU APBN beserta Nota Keuangannya.
2. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap RUU APBN dan Nota Keuangannya,
paling lambat 14 hari sebelum diambil persetujuan bersama antar DPR dan Presiden.
3. Pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN beserta Nota Keuangannya.
DIREKTORAT P-APBN
58
SIKLUS APBN