klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Setelah UU APBN ditetapkan dan Keputusan Presiden mengenai Rincian APBN disusun, kementerian negara segera mempersiapkan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara pada minggu kedua bulan Desember. Menteri keuangan mensahkan dokumen pelaksanaan anggaran selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran yang disusun. Proses penyusunan anggaran Kementerian Negara/Lembaga merupakan gabungan dari dua pendekatan, yaitu top down dan buttom up. Proses top down meliputi tahapan-tahapan berikut: 1). Menteri Negara PPN/Bappenas menyiapkan rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional. 2). Menteri Negara PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan menetapkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang pagu indikatif, yang merupakan ancar-ancar pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk setiap program sebagai acuan penyusunan rencana kerja K/L. 3). Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya ke DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. 4). Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah bersamasama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai acuan K/L dalam penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Dalam proses itu dihasilkan angka-angka pagu sementara (masih akan berubah sesuai dengan hasil pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN antara Pemerintah dan DPR-RI). 5). Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan di DPR selambatlambatnya bulan Agustus. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara menteri keuangan dan Panitia Anggaran DPR, maupun antara komisi-komisi dengan kementerian negara/lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan ini menjadi Undang-Undang APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober. 6). Selanjutnya, RKA-KL yang telah disepakati DPR kemudian ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang Rincian APBN selambat-lambatnya akhir bulan November untuk dijadikan dasar oleh K/L dalam menyusun konsep dokumen anggaran (DIPA). 7). Konsep DIPA disampaikan kepada Menteri Keuangan (c.q. Ditjen Perbendaharaan) selaku Bendahara Umum Negara selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember sehingga dapat disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. DIPA yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan tersebut merupakan dokumen anggaran yang berlaku sebagai DIREKTORAT P-APBN 186 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA otorisasi untuk pengeluaran untuk masing-masing kegiatan pada K/L yang dirinci ke dalam belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial. Proses bottom up meliputi tahapan-tahapan berikut: 1). Masing-masing K/L sejak awal tahun anggaran mulai menyusun suatu rencana kerja (Renja K/L) berdasarkan pada rancangan awal RKP, rencana strategis kementerian negara, serta kebijakankebijakan yang mempengaruhi perencanaan pada tahun anggaran dimaksud. Dengan adanya pagu indikatif yang ditetapkan lebih awal (sekitar bulan Februari) akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja sesuai prioritas. K/L menyusun rencana kerja secara berjenjang sampai pada tingkat satuan kerja, sehingga masing-masing satuan kerja dapat menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja atas keluaran yang dihasilkan. Hal ini perlu ditekankan dikarenakan setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab secara operasional atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana kerja disusun dalam kurun waktu antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun penyusunan anggaran. 2). Setelah menerima keputusan mengenai pagu sementara melalui Surat Edaran Menteri Keuangan, K/L menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL) dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah (RKP) dan menggunakan pendekatan: (a) kerangka pengeluaran jangka menengah (RPJM); (b) penganggaran terpadu; (c) penganggaran berbasis kinerja. Dalam rencana kerja diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan dan keluaran yang diharapkan. Sedangkan di dalam anggaran diuraikan biaya untuk masingmasing program dan kegiatan, serta sumber dan sasaran pendapatan K/L yang bersangkutan. Rencana kerja dan anggaran yang disusun K/L disampaikan ke DPR untuk dibahas. Dalam periode tersebut, K/L bersama dengan komisi mitra kerja terkait (Komisi I s.d XI) di DPR membahas rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing K/L yang bersangkutan. 3). Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan ke Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Bappenas selambat-lambatnya pada bulan Juli. Kementerian Negara PPN/Bappenas akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan RKP. Sementara Kementerian Keuangan akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan Surat Edaran Menteri Keuangn tentang pagu sementara, Prakiraan Maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang telah ditetapkan. Hasil pembahasan RKA-KL tersebut dijadikan sebagai bahan penyusunan RUU APBN tahun berikutnya. 4). Setelah UU APBN ditetapkan dan Keputusan Presiden mengenai Rincian APBN disusun, kementerian negara segera mempersiapkan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara pada minggu kedua DIREKTORAT P-APBN 187 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 195 and 196: - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198: - - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 201: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?