klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA antardaerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan hibah yang didanai dari hibah luar negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah; b. kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau c. kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri. Kegiatan hibah yang didanai dari penerimaan dalam negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah; b. kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; c. kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau d. kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penganggaran belanja hibah dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan melalui penerusan pinjaman dan penerusan hibah luar negeri. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBN telah ditetapkan, penerushibahan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam perubahan APBN. Dalam hal hibah luar negeri diterima setelah APBN Perubahan ditetapkan, penerushibahan kepada Pemerintah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja hibah sejak tahun 2009 yaitu dalam APBN-P sebesar 31,6 miliar tapi dari anggaran yang dialokasikan tersebut tidak dapat terserap seluruhnya dikarenakan proses penerbitan dokumen pencairan yang tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun. Sampai saat ini kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang direncanakan akan DIREKTORAT P-APBN 158 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA dilaksanakan digunakan untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum dalam bidang pendidikan, air minum, sanitasi, perhubungan, dan irigasi. Beberapa program dalam alokasi anggaran belanja hibah antara lain: 1. Program Mass Rapid Transit (MRT) dilaksanakan untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta, di mana sebagian pendanaan untuk MRT Project bersumber dari Pinjaman International Cooperation Agency/JICA (dulu Japan Bank for International Cooperation/JBIC), yang akan diberikan dalam beberapa tahap. 2. Program Local Basic Education Capacity (L-BEC) merupakan hibah kepada kabupaten/kota dari Komisi Eropa dan Pemerintah Belanda yang dikelola oleh Bank Dunia sebagai Trustee, dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di bidang pendidikan dalam konteks desentralisasi. Kapasitas yang dikembangkan antara lain bidang perencanaan, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, sistem informasi, dan sistem monitoring dan evaluasi. 3. Program Hibah Air Minum merupakan hibah kepada pemerintah daerah yang berasal dari Pemerintah Australia yang bertujuan untuk untuk mendanai kegiatan pembangunan sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hibah yang diberikan kepada 35 pemerintah daerah ini diharapkan akan dapat membantu pencapaian target pembangunan millennium (MDGs). 4. Hibah Air Limbah Terpusat berasal dari Pemerintah Australia, yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat. Hibah yang diberikan kepada 5 pemerintah daerah ini diharapkan akan dapat membantu pencapaian target pembangunan millennium (MDGs). 5. Program Water and Sanitation Program Sub-D bersumber dari Kerajaan Belanda melalui Bank Dunia. Tujuan pemberian hibah ini adalah dalam rangka pembangunan sarana pengelolaan air limbah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 6. Program Infrastructure Enhancement Grant (IEG) bersumber dari hibah AusAID, dan bertujuan untuk peningkatan infrastruktur dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan dan diharapkan agar dapat meningkatkan dampak ekonomi dan sosial. 7. Program Water resources dan Irrigation System Management Project-2 (WISMP-2) merupakan hibah kepada daerah yang bersumber dari pinjaman World Bank yang dilaksanakan untuk meningkatlan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air/daerah aliran sungai dan pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di beberapa provinsi dan kabupaten. 8. Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Lainnya, seperti hibah untuk pembangunan Cardiac Centre di Rumah sakit Shifa, Gaza, Palestina untuk pembangunan rumah sakit. DIREKTORAT P-APBN 159 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 173: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 195 and 196: - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198: - - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?