klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 1.5.3 Surplus / Defisit APBN, SAL (Saldo Anggaran Lebih), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) Jika dalam APBN, besaran Pendapatan Negara dan Hibah lebih besar dari besaran Belanja Negara, maka APBN dikatakan mengalami surplus, namun jika sebaliknya maka APBN dikatakan mengalami defisit. APBN Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami defisit. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia ingin menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, sehingga sisi belanja perlu dalam level yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun, di sisi lain, penerimaan negara belum mampu mengimbangi besaran kebutuhan belanja tersebut. Dengan rencana pemerintah untuk melaksanakan balance budget mulai tahun 2014, maka pemerintah dituntut harus mampu untuk mengoptimalkan potensi penerimaan yang ada dan mencari sumber penerimaan baru agar dapat seimbang dengan alokasi belanja negara. Salah satu alat untuk melihat keberlanjutan fiskal adalah keseimbangan primer, yang merupakan total penerimaan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Agar posisi utang dapat terjaga dalam keseimbangan jangka panjang, maka nilai keseimbangan primer ini harus dijaga setidaknya mendekati nol. Jika nilai keseimbangan primer ini positif, maka posisi utang akan berkurang seiring waktu, namun sebaliknya, jika nilainya negatif maka dalam jangka panjang dapat menyebabkan peningkatan nilai utang secara signifikan, sehingga dapat membahayakan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan APBN, setelah tahun anggaran berakhir, mungkin realisasi Pendapatan Negara dan Hibah serta Pembiayaan lebih besar dari realisasi Belanja Negara. Hal ini dikenal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Contohnya, pada saat tahun anggaran berakhir, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah melebihi target yang ditetapkan, sedangkan di sisi lain realisasi Belanja Negara lebih rendah dari alokasi dalam APBN. Namun hal ini tidak serta merta menyebabkan surplus APBN, karena pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memiliki kebijakan belanja yang ekspansif (lebih besar dari Pendapatan Negara). Namun jika realisasi Pembiayaan menyebabkan terjadinya surplus APBN, maka dalam kondisi ini terjadi SILPA. Jika terjadi sebaliknya, kondisi di mana realisasi Pendapatan Negara dan Hibah serta Pembiayaan lebih kecil dari realisasi Belanja Negara maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Contohnya pada saat tahun anggaran berakhir, di mana realisasi Pendapatan Negara DIREKTORAT P-APBN 18 PENDAHULUAN
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA dan Hibah lebih rendah dari target APBN, sedangkan realisasi Belanja Negara cukup tinggi sehingga lebih besar dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tersebut sehingga terjadi defisit. Namun, realisasi Pembiayaan ternyata lebih rendah atau tidak mampu untuk menutup defisit tersebut. Maka pada kondisi ini terjadi SIKPA. Akumulasi SILPA dan SIKPA dari tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran bersangkutan (setelah tutup tahun anggaran) dinamakan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Salah satu penggunaan SAL adalah untuk membiayai defisit APBN. Berikut adalah postur APBN yang menggambarkan perkembangan perubahan mulai dari RAPBN sampai dengan realisasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2012. DIREKTORAT P-APBN 19 PENDAHULUAN
Page 2 and 3: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5: DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 16 and 17: KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 84 and 85:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
- DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198:
- - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?