klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
2,400.0
2,100.0
Perkembangan Subsidi Grafik Benih, 5.13. 2002-2012
Perkembangan Subsidi Benih Tahun 2002-2012
1.4
1.2
(Rp Miliar)
1,800.0
1,500.0
1,200.0
900.0
600.0
1.0
0.8
0.6
0.4
(%)
300.0
0.2
0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
LKPP
Unaudite
d
Subsidi Benih 2.3 - 76.2 147.8 131.1 479.0 985.2 1,597.2 2,177.5 96.9 129.5
% thd Belanja Subsidi 0.0 - 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 1.2 1.1 0.0 0.1
2012
APBN-P
0.0
5.6.5.7 Subsidi/Bantuan PSO
Sementara itu, dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan layanan
publik. Pemerintah dapat menggunakan BUMN dalam rangka menyediakan barang dan jasa
kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk
menyelenggarakan fungsi pelayanan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan
kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel,
pemerintah diwajibkan untuk memberikan kompensasi finansial kepada BUMN-BUMN yang
diberikan tugas untuk menjalankan pelayanan umum (public service obligation, PSO), seperti PT
Kereta Api (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan kereta api kelas ekonomi, PT Pos
Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa pos pada kantor cabang luar kota dan daerah
terpencil, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan laut
kelas ekonomi.
Perhitungan subsidi/bantuan PSO:
a. PSO PT Pelni
PSO = PMS x (BP – T) + P
Keterangan:
PMS = Passenger Miles Product (PMP) x Load Factor (%).
PMP = Jarak x Kapasitas x Voyage
BP = Biaya Pokok
DIREKTORAT P-APBN
151
BELANJA PEMERINTAH PUSAT