klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
8. Mendukung penjaminan terhadap kredit PT PLN dan PDAM, dan sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010, dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2009.
7.4.2 Pembiayaan Nonutang
Sebagai upaya untuk menerapkan pengelolaan utang yang mengutamakan prinsip kehati-hatian,
akuntabel, dan transparan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan
dokumen strategi pengelolaan utang sebagai panduan dalam mengelola utang negara.
Berdasarkan jangka waktu dan detail arahan dalam strategi pengelolaan utang Pemerintah,
strategi pengelolaan utang dibagi menjadi strategi pengelolaan utang periode jangka menengah
(lima tahunan) dan strategi pembiayaan utang periode tahunan. Strategi pengelolaan utang jangka
menengah merupakan pedoman dan batasan bagi penyusunan strategi pembiayaan utang
tahunan berdasarkan target yang ditetapkan dalam APBN. Selain itu, strategi pengelolaan utang
jangka menengah juga digunakan untuk memberikan pedoman umum dalam rangka harmonisasi
kebijakan ekonomi makro, memberikan keyakinan pada publik bahwa pengelolaan utang negara
telah dilakukan secara professional dan akuntabel, serta menerapkan praktek pengelolaan utang
yang lazim di seluruh dunia untuk mencapai pengelolaan utang yang baik.
Strategi jangka menengah periode kedua difokuskan pada upaya meningkatkan efisiensi
pengelolaan utang melalui strategi umum dan strategi khusus yang diuraikan secara kualitatif dan
kuantitatif. Adapun strategi umum pengelolaan utang negara tahun 2010–2014 adalah sebagai
berikut:
1. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN
rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri;
2. Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai
instrumen yang lebih sesuai, cost efficient dan risiko yang minimal; Melakukan pengadaan
pinjaman luar negeri sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, dengan terms
and conditions yang wajar (favourable) bagi Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditur;
3. Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka
menengah;
4. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam
rangka mendorong upaya financial deepening;
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan
efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating.
DIREKTORAT P-APBN
264
PEMBIAYAAN ANGGARAN