klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Keputusan Presiden paling lambat tanggal 30 November dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang tentang APBN.
Sebelum sampai pada Keputusan Presiden tersebut di atas, ada proses yang harus dilalui. Menteri
Keuangan menerbitkan surat kepada K/L berdasarkan berita acara hasil kesepakatan
pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR. Surat tersebut berisikan alokasi
anggaran pada K/L sebagai batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada K/L
(dulunya disebut pagu definitif).
Berdasarkan alokasi anggaran ini, K/L melakukan penyesuaian RKA-K/L apabila ada perubahan
dibandingkan dengan RKA-K/L pada saat pagu anggaran K/L (dahulu disebut pagu sementara).
Selanjutnya, K/L menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan c.q Ditjen Anggaran untuk
dilakukan penelaahan kembali (khusus kepada RKA-K/L yang mengalami perubahan saja).
Proses penelaahan RKA-K/L (perubahan) adalah mencocokkan antara RKA-K/L dengan alokasi
anggaran pada K/L hasil kesepakatan dengan DPR sebagaimana surat Menteri Keuangan tentang
Alokasi Anggaran. Untuk selanjutnya, Kementerian Keuangan c.q Ditjen Anggaran menghimpun
dan menjadikannya sebagai bahan penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran
Belanja Pemerintah Pusat.
Dari sisi besaran, besaran angka antara pagu anggaran K/L dengan alokasi anggaran
memungkinkan ada perubahan. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan tersebut adalah
sebagai hasil pembahasan dengan DPR, seperti adanya optimalisasi dan realokasi, penyesuaian
angka dasar, atau inisiatif baru ke-3 (Gambar 2.9).
DPR
RUU APBN
Alokasi Anggaran K/L
1
2 3 4
1. Berita Acara Hasil Kesepakatan
Pembahasan RUU APBN;
2. Penyesuaian Angka Dasar;
3. Inisiatif Baru kesempatan ke-3;
4. Pagu Alokasi Anggaran K/L.
Kemenkeu
K/L
Penyesuaian
RKA-K/L
Dirinci menurut Klasifikasi
Anggaran
K/L
Keppres
Alokasi
Anggaran
BUN
Dirinci menurut :
1. Kebutuhan Pemerintah
Pusat;
2. Transfer ke daerah.
Gambar 2.9 Proses dan Konsep Penyusunan Alokasi Anggaran K/L
DIREKTORAT P-APBN
61
SIKLUS APBN