klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 5.12 Pemblokiran dan Revisi Ketentuan mengenai blokir dan revisi diatur dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan yang setiap tahun disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam proses penganggaran. 5.12.1 Pemblokiran Hal tentang pemblokiran terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02 Tahun 2012 tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga a. Pengertian Pemblokiran Pemblokiran adalah pencantuman tanda bintang (*) pada seluruh atau sebagian alokasi anggaran dalam RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran) sebagai akibat pada saat penelaahan belum memenuhi satu atau lebih persyaratan alokasi anggaran. b. Alasan Pemblokiran 1) Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan dana yang dituangkan dalam RKA-K/L. Jika terjadi hal seperti ini, alokasi dana selain untuk belanja operasional harus diblokir. 2) Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, yaitu: a) TOR (sepanjang ada perubahan substansi dari Proposal Inisiaif Baru); b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); c) Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara; d) Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) apabila berkenaan dengan Satker BLU; c. Penghapusan blokir/tanda bintang (*) 1) Secara umum penghapusan blokir/tanda bintang (*) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi anggaran yang berlaku. 2) Pencantuman blokir/tanda bintang (*) pada DHP RKA-K/L yang disebabkan belum dilengkapinya dokumen pendukung sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dapat otomatis dihapuskan apabila dokumen pendukung tersebut telah dilengkapi sebelum DIPA diterbitkan, sehingga tidak terdapat blokir/tanda bintang (*) pada dokumen DIPA. DIREKTORAT P-APBN 210 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 5.12.2 Revisi Anggaran a. Pengertian Revisi Anggaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02 Tahun 20120 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 adalah: Revisi Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2012, Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (SP RKA-K/L) Tahun Anggaran 2012 dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012. b. Revisi Anggaran terdiri atas: 1) perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya; 2) perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau 3) perubahan/ralat karena kesalahan administrasi. c. Kewenangan Revisi Anggaran: 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) a) Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang- Undang mengenai APBN ditetapkan; b) Pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; c) Pergeseran anggaran antar Kegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi; d) Pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan Hasil Program; e) Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR RI terlebih dahulu; f) Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya; g) Pergeseran anggaran yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN); h) Pergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau antarprovinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi. 2) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan a) Perubahan karena penambahan/pengurangan pagu - Kelebihan realisasi PNBP di atas target dalam APBN; - Lanjutan kegiatan yang dananya dari PHLN/PHDN; DIREKTORAT P-APBN 211 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 195 and 196: - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198: - - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 225: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?