DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Tabel 6.2 Perkembangan Transfer ke Daerah, 2001-2013 (miliar rupiah) Uraian 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 APBN-P 2012 APBN 2013 I. DANA PERIMBANGAN 81.054,4 94.656,6 111.070,4 122.867,7 143.221,3 222.130,6 243.967,1 278.714,7 287.251,5 316.711,4 347.246,3 408.352,1 444.798,8 A. Dana Bagi Hasil 20.708,6 25.497,2 31.369,5 37.900,8 50.479,2 64.900,3 62.941,9 78.420,3 76.130,0 92.183,6 96.909,1 108.421,7 101.962,4 1. Pajak 9.679,3 11.917,3 16.041,3 19.468,8 23.709,6 28.227,1 34.990,4 37.879,0 40.334,2 47.017,8 42.934,1 51.675,8 49.951,7 i. Pajak Penghasilan 3.151,9 4.121,1 5.161,9 5.136,3 5.439,6 6.052,6 7.965,3 9.988,3 10.219,1 10.931,5 13.237,3 21.641,3 22.106,9 ii. Pajak Bumi dan Bangunan 5.112,8 6.063,2 8.708,4 11.442,2 14.935,7 18.994,9 22.584,6 22.251,8 23.073,9 27.108,4 28.288,3 28.149,8 25.992,8 iii. BPHTB 1.414,6 1.733,0 2.171,0 2.890,4 3.334,3 3.179,6 4.440,6 5.638,9 5.976,2 7.775,9 - 238,8 - iv. Cukai Hasil Tembakau - - - - 1.065,1 1.202,1 1.408,4 1.645,9 1.852,0 2. Sumber Daya Alam 11.029,3 13.579,9 15.328,2 18.432,0 26.769,6 36.673,2 27.951,5 40.739,6 35.795,8 45.165,7 53.975,0 56.745,9 52.010,6 i. Migas 9.572,2 11.719,6 13.251,2 14.718,9 22.633,3 31.635,8 21.978,8 33.094,5 26.128,7 35.196,4 37.306,3 41.695,8 35.197,2 a. Minyak Bumi 5.989,9 6.415,7 6.831,5 8.123,0 12.551,7 18.818,0 12.237,5 18.916,3 14.613,3 17.143,1 19.516,6 23.381,3 18.742,3 b. Gas Alam 3.582,3 5.303,9 6.419,7 6.595,9 10.081,6 12.817,9 9.741,3 14.178,2 11.515,3 11.925,2 15.421,8 14.476,5 16.454,9 c. Kurang Bayar Migas - - - - - - - - - 6.128,1 2.367,9 3.838,0 - ii. Pertambangan Umum 438,0 550,2 1.145,4 1.415,1 2.584,2 3.624,9 4.227,6 6.191,7 7.197,6 7.790,4 14.498,1 12.919,3 14.079,2 iii. Kehutanan 1.019,1 1.184,0 731,6 2.090,4 1.334,0 1.212,7 1.724,2 1.389,4 1.307,1 1.753,1 1.512,5 1.700,7 2.267,4 iv. Perikanan - 126,1 200,0 207,6 218,1 199,7 166,0 64,0 69,3 120,0 138,1 126,5 144,0 v. Pertmbangan Panas Bumi - - - - 1.093,2 305,9 520,0 303,6 322,8 B. Dana Alokasi Umum 60.345,8 69.159,4 76.977,9 82.130,9 88.765,4 145.664,2 164.787,4 179.507,1 186.414,1 203.571,5 225.533,7 273.814,4 311.139,3 C. Dana Alokasi Khusus - - 2.723,0 2.835,9 3.976,7 11.566,1 16.237,8 20.787,3 24.707,4 20.956,3 24.803,5 26.115,9 31.697,1 II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN - 3.547,5 9.243,9 6.855,3 7.242,6 4.049,3 9.296,0 13.718,8 21.333,8 28.016,3 64.078,5 70.423,9 83.831,5 A. Dana Otonomi Khusus - 1.175,0 1.539,6 1.642,6 1.775,3 3.488,3 4.045,7 7.510,3 9.526,6 9.099,6 10.421,3 11.952,6 13.445,6 1. Otsus Murni (Persentase DAU) - 1.175,0 1.539,6 1.642,6 1.775,3 2.913,3 3.295,7 7.180,3 7.180,3 7.699,6 9.021,3 10.952,6 12.445,6 - Dana Otsus Prov. Papua - 1.175,0 1.539,6 1.642,6 1.775,3 2.913,3 3.295,7 3.590,1 3.590,1 3.849,8 4.510,7 5.476,3 6.222,8 - Dana Otsus Aceh - - - - - - 3.590,1 3.590,1 3.849,8 4.510,7 5.476,3 6.222,8 2. Tambahan Otsus Infrastruktur - - - - - 575,0 750,0 330,0 330,0 1.400,0 1.400,0 1.000,0 1.000,0 B. Dana Penyesuaian - 2.372,5 7.704,3 5.212,7 5.467,3 561,1 5.250,3 6.208,5 11.807,2 18.916,7 53.657,2 58.471,3 70.385,9 - Penyeimbang/Penyesuaian Murni untuk kekurangan DAU Bagi beberapa daerah 2.372,5 2.262,4 1.008,4 805,5 300,7 842,9 242,8 - - - - - - Bantuan ad hoc untuk kenaikan gaji - 5.441,9 4.204,3 4.661,8 260,4 - - - - - - - - Dana Penyesuaian Infrastruktur - - - - - 3.266,0 - - - - - - - Dana Tunjangan Kepen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan - - - - - 1.141,4 - - - - - - - Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana - - - - - - 4.006,9 - - - - - - Kepen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan dan Sarana Prasarana Prov. Papua Barat - - - - - - 1.769,5 - - - - - - Dana Alokasi Cukai - - - - - - 189,3 - - - - - - Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan - - - - - - - 6.993,2 6.880,7 - - - - Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - - - - - - - 4.575,5 4.133,7 3.678,5 2.898,9 2.412,0 - Dana Penyesuaian Selisih Perhitungan DAK - - - - - - - 197,1 - - - - - Dana Penyesuaian Selish Perhitungan Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL) - - - - - - - 41,4 - - - - - Kurang Bayar DAK - - - - - - - - 80,2 - Dana Insentif Daerah - - - - - - - - 1.387,8 1.387,8 1.387,8 1.387,8 - Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP) - - - - - - - - 32,0 - - - - Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) - - - - - - - - 5.275,8 - - - - Dana Penguatan Infrastruktur Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan (DPPIP) - - - - - - - - 1.126,5 - - - - Tunjangan Profesi Guru - - - - - - - - - 18.510,2 30.559,8 43.057,8 - Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) - - - - - - - - - 7.535,0 - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - - - - - - - - - 16.329,9 23.594,8 23.446,9 - Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Prov. Papua Barat TA 2008 - Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) - Program Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) - - - - - - - - - 78,9 - - - - - - - - - - - 6.136,8 - - - - - - - - - - - - 30,0 81,4 J U M L A H 81.054,4 98.204,1 120.314,3 129.723,0 150.463,9 226.179,9 253.263,1 292.433,5 308.585,3 344.727,7 411.324,8 478.775,9 528.630,3 DIREKTORAT P-APBN 230 TRANSFER KE DAERAH
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Grafik 6.4 Perkembangan Transfer ke Daerah terhadap Belanja Negara 1800,0 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 253,3 33% 757,6 292,4 30% 985,7 308,6 33% 33% 937,4 344,7 1042,1 411,3 32% 1295,0 478,8 31% 1548,3 2007 2008 2009 2010 2011 APBN-P 2012 528,6 31% 1683,0 APBN 2013 34% 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27% Transfer ke Daerah Belanja Negara % thd Bel Negara Sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk penye<strong>di</strong>aan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik <strong>di</strong> daerah, anggaran Transfer ke Daerah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, alokasi anggaran Transfer ke Daerah yang ter<strong>di</strong>ri atas Dana Perimbangan dan Dana Otsus dan Penyesuaian mencapai Rp253,3 triliun (6,4 persen dari PDB) dan pada tahun 2013 jumlahnya menja<strong>di</strong> Rp528,6 triliun (5,7 persen dari PDB). Alokasi <strong>Anggaran</strong> Transfer ke Daerah tahun 2013 tersebut 10,4 persen lebih tinggi jika <strong>di</strong>ban<strong>di</strong>ngkan dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp478,8 triliun. Selama periode tahun 2007 sampai dengan 2013, jumlah anggaran Transfer ke Daerah meningkat rata-rata sekitar 18,1 persen per tahun. Peningkatan yang relatif tinggi, terja<strong>di</strong> pada tahun 2011, yakni meningkat Rp66,6 triliun atau sebesar 19,3 persen jika <strong>di</strong>ban<strong>di</strong>ngkan dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2010. Pendanaan Pusat ke Daerah selain Transfer ke Daerah Selain anggaran Transfer ke Daerah yang <strong>di</strong>alokasikan dan <strong>di</strong>salurkan ke daerah sebagai penerimaan APBD, juga terdapat beberapa jenis dana APBN yang <strong>di</strong>alokasikan melalui anggaran kementerian/lembaga untuk mendanai beberapa kegiatan <strong>di</strong> daerah. Dana dari kementerian/lembaga tersebut antara lain berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dana dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan dana untuk pelaksanaan berbagai jenis subsi<strong>di</strong>, yang pengelolaan <strong>di</strong>laksanakan oleh DIREKTORAT P-APBN 231 TRANSFER KE DAERAH