klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Tabel 5.4 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2013 Tahun Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Realisasi Anggaran (Rp triliun) 2010 Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2010 akan difokuskan untuk: 1. Meneruskan/meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat seperti PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH, dan berbagai subsidi lainnya 2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, pertanian, dan energi, serta proyek padat karya dan stimulus fiskal bila diperlukan 3. Mendorong revitalisasi industri, pemulihan dunia usaha termasuk melalui pemberian insentif perpajakan dan bea masuk 4. Meneruskan reformasi birokrasi 5. Meningkatkan anggaran operasional, pemeliharaan dan pengadaan alutsista 6. Menjaga anggaran pendidikan tetap 20 persen 7. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim, termasuk dalam pengurangan resiko bencana. 697,4 2011 - Tahun 2011 mulai menerapkan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah - Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk mencapai tujuh sasaran utama, yaitu; 1. Menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energi; 2. Perlindungan sosial melalui BOS dan Jamkesmas; 3. Pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri; 4. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; 5. Perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; 6. Penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; dan 7. Pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu. - Peningkatan belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran: 1. Menunjang pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur (irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air). 2. Mengatasi hambatan dan sumbatan yang memacetkan pembangunan infrastruktur (bottleneck) , dan keterlambatan (backlog) dalam proses pembangunan infrastruktur. 3. Memantapkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta menjamin ketersediaan air baku dan pengendalian banjir. 883,5 DIREKTORAT P-APBN 122 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 4. Membangun jaringan keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity) termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar. 2012 - Memperkenalkan konsep inisiatif baru (new initiative) - Pelaksanaan Program Pro Rakyat (Klaster 4), yang terdiri dari: 1. Enam (6) Program Utama: Penyediaan Rumah Sangat Murah, Kendaraan Angkatan Umum Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, Peningkatan Kehidupan Nelayan, Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir (terpinggirkan) perkotaan; 2. Tiga (3) Program Prioritas: Pencapaian Surplus beras 10 juta ton dalam waktu 5-10 tahun, Penciptaan lapangan kerja untuk 1 juta jiwa/tahun, dan Pembangunan Transportasi Jakarta - Pelaksanaan Program ketahanan pangan melalui dukungan subsidi dan dana stabilisasi pangan. 1.069,5* 2013 - Meningkatkan Belanja Infrastruktur untuk mendukung upaya Debottlenecking, Domestic Connectivity, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, dan Kesejahteraan Masyarakat; - Meningkatkan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana; - Menguatkan Program Pro Rakyat (Klaster 4), yang terdiri dari: 1. 6 Program Utama: Penyediaan Rumah Sangat Murah, Kendaraan Angkatan Umum Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, Peningkatan Kehidupan Nelayan, Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir (terpinggirkan) perkotaan; 2. 3 Program Prioritas: Pencapaian Surplus beras 10 juta ton dalam waktu 5-10 tahun, Penciptaan lapangan kerja untuk 1 juta jiwa/tahun, dan Pembangunan Transportasi Jakarta - Meningkatkan kualitas belanja negara melalui pelaksanaan PBB & MTEF; - Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara; - Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change); - Meningkatkan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan kapasitas SDM - Memberikan dukungan kepada pelaksanaan proyek/kegiatan kerjasama pemerintahswasta (Public Private Partnership/PPP) 1.054,3** *APBN-P 2012 ** Resource Envelope 2013 DIREKTORAT P-APBN 123 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 91 and 92: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 137: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
- DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198:
- - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?