30.11.2014 Views

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA<br />

memiliki kontribusi terbesar dari total PPh nonmigas. PPh Badan berkontribusi lebih dari 30<br />

persen dari total penerimaan PPh, <strong>di</strong>ikuti dengan PPh orang priba<strong>di</strong> dengan kontribusi ratarata<br />

15 persen.<br />

Selanjutnya, selain <strong>di</strong> pungut berdasarkan subjek pajaknya (orang priba<strong>di</strong> atau badan), PPh juga<br />

<strong>di</strong>bedakan berdasarkan sifat pungutnya yaitu final dan tidak final. Final dalam hal ini adalah bahwa<br />

PPh yang sudah <strong>di</strong>bayar/<strong>di</strong>pungut/<strong>di</strong>potong sudah tidak lagi <strong>di</strong>perhitungkan dengan PPh terutang<br />

lainnya. Sedangkan tidak final, adalah kebalikan dari PPh final. Munculnya PPh yang bersifat final<br />

terutama bertujuan untuk memberi dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan<br />

masyarakat, kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengurangi beban administrasi Wajib<br />

Pajak maupun <strong>Direktorat</strong> <strong>Jenderal</strong> Pajak, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan mengikuti<br />

perkembangan ekonomi dan moneter.<br />

Selain PPh pasal 25/29, terdapat beberapa jenis pajak yang <strong>di</strong>atur dalam UU PPh sesuai dengan<br />

sifat dan tarifnya masing-masing yang <strong>di</strong>atur oleh keputusan Menteri <strong>Keuangan</strong>.<br />

Dalam perkembangannya, Undang-undang PPh telah mengalami beberapa kali perubahan<br />

terutama terkait tarif PPh dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dalam 3 dasawarsa, tarif PPh<br />

telah mengalami 4 kali perubahan sejak reformasi perpajakan pertama dalam UU Nomor 8 tahun<br />

1983 Tentang PPh sampai dengan perubahan terakhir dalam UU Nomor 36 tahun 2008. PTKP<br />

sen<strong>di</strong>ri telah mengalami 6 kali perubahan, karena perubahan PTKP <strong>di</strong>sesuaikan setiap beberapa<br />

tahun sekali <strong>di</strong> mana perubahan tersebut cukup dengan menggunakan keputusan Menteri<br />

<strong>Keuangan</strong>, tanpa harus melakukan revisi UU PPh. Perkembangan tarif PPh dan PTKP dapat<br />

<strong>di</strong>lihat dalam tabel berikut <strong>di</strong>sertai dengan ilustrasi perhitungan pajak penghasilan untuk orang<br />

priba<strong>di</strong>.<br />

Tabel 4.4<br />

Perkembangan Tarif PPH dan PTKP<br />

Tarif Pajak<br />

UU No. 8 tahun 1983 UU No. 10 tahun 1994 UU No. 17 tahun 2000 UU No. 36 Tahun 2008<br />

Lapisan Tarif (Rp) Tarif Lapisan Tarif (Rp) Tarif Lapisan Tarif (Rp) Tarif Lapisan Tarif (Rp) Tarif<br />

- PPh OP 0 - 10 juta 15% 0 - 25 juta 10% 0 - 25 juta 5% 0 - 50 juta 5%<br />

10 - 50 juta 25% 25 - 50 juta 15% 25 - 50 juta 10% 50 - 250 juta 15%<br />

> 50 juta 35% > 50 juta 30% 50 -100 juta 15% 250 - 500 juta 25%<br />

100 - 200 juta 25% > 500 juta 30%<br />

> 200 juta 35%<br />

- PPh Badan 0 - 10 juta 15% 0 - 25 juta 10% 0 - 50 juta 10% Tarif Tunggal<br />

10 - 50 juta 25% 25 - 50 juta 15% 50 - 100 juta 15% 2009 28%<br />

> 50 juta 35% > 50 juta 30% > 100 juta 30% 2010 25%<br />

DIREKTORAT P-APBN<br />

88<br />

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!