klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Berdasarkan sumbernya hibah terdiri dari hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Untuk hibah dalam negeri dapat berupa hibah yang diterima dari (a) lembaga keuangan dalam negeri; (b) lembaga non-keuangan dalam negeri; (c) pemerintah daerah; (d) perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia; (e) lembaga lainnya; dan (f) perorangan. Sedangkan untuk hibah yang sumbernya berasal dari luar negeri, merupakan hibah yang diterima dari (a) negara asing; (b) lembaga di bawah PBB; (c) lembaga multilateral; (d) lembaga keuangan asing; (e) lembaga non-keuangan asing; (f) lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Republik Indonesia; dan (g) perorangan. Tabel berikut adalah perkembangan penerimaan dalam 10 tahun terakhir. Tabel 4.10 Perkembangan Hibah, 2002-2013 (miliar rupiah) Tahun APBN APBN-P LKPP 2000 - - - 2001 - - 478,2 2002 - 256,0 0,1 2003 - 340,1 467,7 2004 0,1 737,7 262,1 2005 750,0 7.455,1 1.304,8 2006 3.631,6 4.232,9 1.834,1 2007 2.669,0 3.823,3 1.697,7 2008 2.139,7 2.948,6 2.304,0 2009 938,8 1.006,5 1.666,6 2010 1.506,8 1.896,5 3.023,0 2011 3.739,5 4.662,1 4.801,7 2012 825,1 825,1 - 2013 4.483,6 - - DIREKTORAT P-APBN 108 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA BAB V BELANJA PEMERINTAH PUSAT 5.1 Pendahuluan Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, sebagai komponen dari belanja negara, merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis di antara berbagai pilar kebijakan fiskal lainnya dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini terutama karena melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, pemerintah dapat secara langsung melakukan intervensi anggaran (direct budget intervention) untuk mencapai sasaran-sasaran program pembangunan yang ditetapkan pemerintah. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden selama 5 (lima) tahun, yang ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan nasional, memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan. Sementara itu, RKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program-program kementerian negara/lembaga (K/L), lintas K/L, dan lintas wilayah. Oleh karena itu, RKP mempunyai fungsi pokok: (i) menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, karena memuat seluruh kebijakan publik; (ii) menjadi pedoman bagi penyusunan APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun; dan (iii) menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah. Untuk menjamin tercapainya sasaran-sasaran pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan serangkaian kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat, maka diperlukan kesinambungan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada satu sisi, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Di sisi lainnya, sistem penganggaran mencerminkan ketersediaan pendanaan bagi DIREKTORAT P-APBN 109 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 88: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 123: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
- DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198:
- - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?