klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN, perubahan APBN dan pertanggunjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Mungkin belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa sebagai sebuah undang-undang, proses penyusunan APBN berbeda dengan proses penyusunan undang-undang yang lain meskipun sama-sama harus melalui proses pembahasan dan persetujuan dari DPR. Perbedaan tersebut adalah tidak adanya naskah akademik dalam proses penyusunannya dan undang-undang tentang APBN hanya berlaku untuk satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember), sehingga proses penyusunan undang-undang tentang APBN harus dilaksanakan setiap tahun. Buku ini disusun sebagai upaya untuk mendokumentasikan proses penyusunan APBN di Indonesia, mengingat saat ini belum ada buku yang membahas secara detail mengenai proses penyusunan APBN dari awal ketika Presiden RI menyampaikan arah kebijakan sampai dengan APBN disetujui sebagai sebuah undang-undang. Tim Penyusun berusaha agar buku ini dapat memotret secara lengkap mengenai APBN, bukan hanya dari sisi proses penyusunannya yang dibahas dalam bab mengenai siklus APBN, namun juga menjelaskan hal-hal yang berpengaruh terhadap APBN dalam bab mengenai asumsi dasar ekonomi makro, serta menjelaskan setiap komponen yang terdapat dalam APBN yaitu pendapatan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan pembiayaan anggaran, berikut data-data terkini sebagai pendukung. Tim Penyusun juga berusaha agar seluruh informasi yang disampaikan dapat tersaji secara runtut. Pada kesempatan ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu/berpartisipasi dalam upaya penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Herry Purnomo selaku Direktur Jenderal Anggaran atas pengarahan dan bimbingan beliau selama penyusunan buku ini. Kami berterima kasih juga atas kontribusi dan kreatifitas dari Wisynu Wardhana, Arie Yanwar Kapriadi, Wan Rizki Melala, Arif Kelana Putra, Wasis Prasojo, Hardaning Tyas Widito, Achmad Zunaidi, Raden Agus Sudradjat, Ahmad Nawawi, Eri Devras, Satya Utama, Alfian Mujiwardhani, Muhendaryanto Apnipar, Retno Wulandari, Raden Bambang ATS, Adinugroho Dwiutomo, I Made Sanjaya, Nararia Sanggrama Wijaya, Diana Setyawati, Viki Anggraini S, Aminullah, Anwar, Waskito Prayogi, Tulus Basuki, Nurul Kartikasari, M. Suci Dwi Nirwanto, Adam Marchino, Dony Wijanarko, Mas’udin, Wurjanto Nopijantoro, Salim, Dahlia, Rizki Fajar Pradipta, Toni Prasetio, Niar Afdhal Luthfi, R Agung Lestanto, Achmad Sanusi, Ali Maskan, Irwan, dan Widhya Mahendra. Akhirnya, dapat kiranya kami sampaikan bahwa buku ini tidak pernah terwujud tanpa partisipasi dari segenap pegawai Direktorat Penyusunan APBN yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku “Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia”, kami ucapkan selamat dan terima kasih atas kerja kerasnya. Namun demikian layaknya pepatah “tiada gading yang tak retak” buku ini masih jauh dari sempurna, maka demi kesempurnaan penyajian dalam buku ini, tim penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Jakarta, 14 Maret 2013 Tim Penyusun
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA BAB I PENDAHULUAN 1.1 Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara tersebut meliputi: a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan negara dan penerimaan daerah; d. Pengeluaran negara dan pengeluaran daerah; e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; g. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut pengelolaan keuangan negara diatur pada pasal 3 yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 1.1.1 Ruang Lingkup Keuangan Negara Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui pendekatan dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik DIREKTORAT P-APBN 1 PENDAHULUAN
Page 2 and 3: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5: DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 64 and 65:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
- DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198:
- - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?