klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 5.8 Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Sesuai dengan siklus penganggaran, masing-masing K/L sejak awal tahun anggaran mulai menyusun suatu rencana kerja berdasarkan dengan rencana kerja pemerintah, rencana strategis kementerian negara, serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perencanaan pada tahun anggaran dimaksud. Dengan adanya pagu indikatif yang ditetapkan lebih awal (sekitar bulan Februari) akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja sesuai prioritas. Dengan mempengaruhi keterbatasan sumber daya yang tersedia K/L harus menyusun program dan kegiatan berdasarkan prioritas. Berdasarkan alokasi anggaran dalam Pagu Indikatif, K/L melakukan pembahasan trilateral meeting bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, dalam menajamkan dan mensinkronkan alokasi pendanaan program kegiatan K/L melalui review baseline dan new inisitif dengan tema dan prioritas pembangunan yang diusung Pemerintah, yang digunakan dalam Musrenbangnas sebagai sinkronisasi program/kegiatan yang dialokasikan ke daerah dan APBD Pagu belanja K/L dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu baseline dan new initiative. 1. Angka Dasar (Baseline) Baseline merupakan indikasi awal (ancar-ancar) kebutuhan anggaran yang harus disediakan untuk melaksanakan Program/Kegiatan sesuai kebijakan Pemerintah dengan target kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Baseline K/L terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu : a. Baseline untuk kebutuhan biaya operasional yang terdiri dari Pembayaran gaji, tunjangan yg melekat dg gaji, honor tetap, tunjangan lain terkait dg belanja pegawai, lembur dan vakasi Untuk belanja gaji/tunjangan tersebut menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: - Jumlah pegawai x tabel gaji/tunjangan - Pendekatan dengan angka realisasi Operasional sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Untuk perhitungan belanja barang operasional adalah belanja barang tahun sebelumnya dikalikan dengan inflasi. Dikecualikan dari perkalian dengan inflasi tersebut adalah honor dan perjalanan dinas, karena kedua jenis belanja barang tersebut sudah ditentukan satuan biayanya. DIREKTORAT P-APBN 182 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA b. Baseline kebutuhan biaya nonoperasional terdiri dari: 1) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan tugas fungsi unit; 2) Kegiatan/Output terkait pelayanan kepada publik; 3) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan nasional; Kegiatan/Output tersebut terkait penugasan sesuai kebijakan Pemerintah. Untuk belanja non operasional ditentukan dengan menghitung volume satuan output yang digunakan oleh K/L x Indeks KPJM. Namun tidak semua jenis belanja nonoperasional dapat dikalikan dengan indeks, misalnya untuk multi years contract, karena sudah ditentukan besarannya tiap tahun berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Gaji dan Tunjangan Gaji dan tunjangan yg melakat pd gaji Honor tetap, Tunjangan lain yg sah Remunerasi • Aplikasi GPP; • SK yg terakhir; • Database pegawai. • SK penetapan tunjangan; • Database pegawai. • SK penetapan Remunerasi; • Database pegawai. Biaya Operasional Lembur dan Vakasi Kebutuhan seharihari Perkantoran • Pagu thn sebelumnya; • Database pegawai. • Standar Biaya Masukan (SBM); • SK yg terakhir; • Database pegawai. Operasional Kantor Langganan daya dan jasa Pemeliharaan aset dan peralatan kantor • Rata-rata pemakaian tertinggi dlm setahun. • Standar Biaya Masukan (SBM); • Harga pasar atau kontrak thn sblmnya; • Daftar Inventaris. Gambar 5.5 Biaya Operasional DIREKTORAT P-APBN 183 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 195 and 196: - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197: - - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?