klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

More documents

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 7.2.4 Mekanisme Penganggaran Pembiayaan Utang Mekanisme penganggaran pembiayaan utang diawali dengan penyampaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan oleh Presiden, kemudian Kemenkeu cq DJA melakukan penyusunan resource envelope dan usulan kebijakan APBN, yang di dalamnya telah tercantum besaran pembiayaan dan komponen penyusunnya. Setelah pelaksanaan trilateral meeting antara Kemenkeu, Bappenas dan K/L maka dilakukan penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal serta Rencana Kerja Pemerintah yang kemudian diajukan kepada DPR dan dibahas dalam Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN. Kesimpulan dari pembicaraan pendahuluan tersebut digunakan oleh Pemerintah sebagai bahan masukan untuk menyusun RUU APBN, Nota Keuangan RAPBN, serta Himpunan RKA-K/L, yang selanjutnya diajukan kepada DPR dan dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan DPR. Apabila telah disetujui oleh DPR dilakukan pengesahan RUU APBN oleh Presiden. Secara rinci, proses penganggaran pembiayaan utang adalah sebagai berikut: Surat Berharga Negara dan Pinjaman Program memiliki tujuan untuk menutupi defisit anggaran, dan keduanya memiliki mekanisme yang sama. Besaran atau pagu SBN dan Pinjaman program diajukan ke DPR untuk kemudian dibahas, setelah mendapatkan persetujuan dan ketetapan DPR dalam bentuk Undang-undang APBN, Pemerintah mencari lender dan bila telah mencapai kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan loan agreement untuk pinjaman program. Sedangkan untuk SBN, yang disetujui adalah konsep neto, sehingga Pemerintah dapat mulai menerbitkan SBN dengan pagu sebesar yang terdapat dalam Undang-undang. Pinjaman Dalam Negeri (neto) diawali dengan pemberian besaran pagu PDN kepada Bappenas, Bappenas kemudian menentukan kementerian negara/lembaga yang akan diberikan PDN. Pagu besaran PDN tersebut diajukan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Penganggaran pinjaman proyek pada sisi pembiayaan anggaran APBN sangat berkaitan dengan penganggaran belanja kementerian negara/lembaga khususnya yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri. Prosesnya diawali dari Bappenas mengkoordinasikan penyusunan rencana penarikan pinjaman luar negeri kementerian negara/lembaga untuk tahun yang direncanakan. Rencana penarikan pada masing-masing K/L tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah masuk dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/green book). DRPPLN adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk jangka tahunan. Kemudian rencana penarikan pinjaman luar negeri DIREKTORAT P-APBN 250 PEMBIAYAAN ANGGARAN
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan untuk menyusun resource envelope pagu indikatif untuk tahun yang direncanakan. Berdasarkan resource envelope tersebut, Kementerian Keuangan dan Bappenas menetapkan pagu indikatif, yang didalamnya termasuk besaran pinjaman luar negeri sebagai salah satu sumber dana untuk belanja kementerian negara/lembaga. Selanjutnya belanja kementerian negara/lembaga tersebut dibahas dalam forum trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian teknis terkait. Secara paralel, pada bulan Mei Pemerintah menyusun dan menyampaikan kerangka ekonomi makro (KEM), pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) dan rencana kerja Pemerintah RKP) kepada DPR dan dibahas dalam pembicaraan pendahuluan. RKP dibahas di DPR oleh Komisi terkait dan Badan Anggaran. Berdasarkan KEM, PPKF, dan RKP hasil pembicaraan pendahuluan serta Pagu Indikatif tersebut, Pemerintah menyusun RKA-KL. Selanjutnya RKA-KL disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan diproses menjadi pagu anggaran sebagai bahan untuk menyusun nota keuangan RAPBN dan himpunan RKA-KL. Pada bulan Agustus Pemerintah menyampaikan RUU APBN beserta nota keuangan dan himpunan RKA-KL kepada DPR dan dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan DPR. Secara paralel RKA-KL dibahas bersama Komisi terkait dan hasilnya diharmonisasi dalam pembahasan di Badan Anggaran. Berdasarkan postur APBN yang telah disetujui DPR tersebut, Pemerintah menetapkan alokasi anggaran. Sedangkan untuk Penerusan Pinjaman (Subsidiary Loan Agreement/SLA), berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman luar negeri berupa pinjaman proyek dapat diteruspinjamkan kepada pemda dan/atau BUMN. Proses perencanaan Penerusan Pinjaman dapat dibedakan dalam dua tahap, yaitu tahap penetapan penerusan pinjaman dan tahap penetapan alokasi penerusan pinjaman. Penetapan penerusan pinjaman dimulai dari Pemda/BUMN mengajukan pembiayaan penerusan pinjaman untuk rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPLN kepada Menteri Keuangan. Pengajuan penerusan pinjaman oleh pemda dilakukan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pengajuan penerusan pinjaman oleh BUMN dilakukan setelah mendapat pertimbangan Menteri Negara BUMN. Kemudian Menteri Keuangan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sebelum akhirnya menetapkan penerusan pinjaman. Kemudian penetapan penerusan pinjaman dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri. Untuk penetapan alokasinya, Pemda/BUMN mengajukan rencana penarikan kepada Menteri Keuangan dan dibahas bersama, kemudian menteri keuangan menetapkan alokasi penerusan pinjaman tahun yang direncanakan. Rencana DIREKTORAT P-APBN 251 PEMBIAYAAN ANGGARAN
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 16 and 17:
KATA PENGANTAR Anggaran Pendapatan
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
- DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN AP
Page 197 and 198:
- - - - DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSU
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 265: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
show all

klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?