klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...
klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...
klik di sini - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA<br />
Tabel 1.2 APBN dalam Format T-account dan I-account<br />
Format APBN T-account<br />
APBN<br />
Format I-account<br />
PENERIMAAN NEGARA BELANJA NEGARA FORMAT BARU<br />
A. Penerimaan Dalam Negeri A. Belanja Rutin A. Pendapatan Negara dan Hibah<br />
1. Penerimaan Migas 1. Belanja Pegawai I. Penerimaan Dalam Negeri<br />
- Minyak Bumi 2. Belanja Barang 1. Penerimaan Perpajakan<br />
- Gas Alam 3. Belanja Rutin Daerah 2. PNBP<br />
4. Bunga dan Cicilan hutang II. Penerimaan Hibah<br />
2. Penerimaan Bukan Migas 5. Pengeluaran Rutin Lainnya<br />
- PPh B. Nelanja Negara<br />
- PPN I. Belanja Pemerintah Pusat<br />
- Bea Masuk 1. Belanja Pegawai<br />
- Cukai 2. Belanja Barang<br />
- Pajak Ekspor 3. Belanja Modal<br />
- PBB dan BPHTB 4. Pembayaran Bunga Utang<br />
- Pajak Lainnya 5. Subsi<strong>di</strong><br />
- PNBP 6. Belanja Hibah<br />
7. Bantuan Sosial<br />
B. Penerimaan Pembangunan B. Belanja Pembangunan 8. Belanja Lain-lain<br />
1. Pinjaman Program 1. Pembangunan Rupiah<br />
2. Pinjaman Proyek 2. Pembangunan Proyek II. Transfer ke Daerah<br />
1. Dana Perimbangan<br />
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian<br />
TOTAL<br />
TOTAL<br />
C. Keseimbangan Primer<br />
D. Surplus/Defisit Pembayaran<br />
E. Pembiayaan<br />
Sejak tahun anggaran 2005, sejalan dengan UU No.17 tahun 2003 tentang <strong>Keuangan</strong> Negara,<br />
pemerintah mulai menjalankan format Belanja Negara (khususnya Belanja Pemerintah Pusat)<br />
yang mengacu kepada kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional. Sebelumnya, pemerintah<br />
menggunakan anggaran “dual budgeting” <strong>di</strong> mana <strong>di</strong>pisahkan antara Pengeluaran Rutin dan<br />
Pengeluaran Pembangunan. Salah satu tujuannya adalah untuk menekankan pentingnya<br />
pembangunan, namun dalam pelaksanaannya <strong>di</strong>temui beberapa kelemahan antara lain :<br />
(1) kurang jelasnya pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan yang menyebabkan<br />
terja<strong>di</strong>nya duplikasi belanja; (2) kurang efisien dalam penyusunan belanja karena untuk satu jenis<br />
belanja terdapat akun untuk belanja rutin dan akun untuk belanja pembangunan; dan juga<br />
kesulitan dalam mengaitkan output/outcome dengan penganggaran organisasi terutama untuk<br />
belanja pembangunan, mengingat proyek sifatnya sementara dan keberlanjutan tanggung jawab<br />
atas asset serta kewajiban dari suatu proyek yang sudah selesai masih kurang jelas. Maka mulai<br />
tahun 2005 <strong>di</strong>gunakan “unified budgeting”, <strong>di</strong> mana tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin<br />
dan belanja pembangunan. Belanja Pemerintah Pusat ter<strong>di</strong>ri atas 8 jenis belanja, yaitu : Belanja<br />
Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsi<strong>di</strong>, Belanja Hibah,<br />
Bantuan Sosial dan Belanja Lain-lain. Beberapa perubahan dalam belanja yang cukup signifikan<br />
DIREKTORAT P-APBN<br />
13<br />
PENDAHULUAN
Change language